REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh menyebut, pendidikan dari usia dini hingga remaja di provinsi paling Barat Indonesia tersebut harus berbasis agama "Sangat wajar, bila madrasah masuk sekolah di Aceh. Sebaliknya sekolah masuk ke madrasah, tapi harus berbasis agama," ujar Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh di Banda Aceh, Kamis (15/11).
Hal ini diungkapkannya dalam diskusi yang dibalut Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syaridin, dan Ketua Komisi V DPR Aceh Mohd Alfatah. Saat ini, lanjutnya, anak usia dini dan remaja dinilai sangat rentan terbawa pengaruh lingkungan sekitar di tengah perkembangan teknologi informasi. Seperti kecanduan gawai milik orang tua.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjelaskan, bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah tidak sesuai. "Baik kementerian atau pemerintah daerah, bertanggung jawab terselenggaranya pendidikan anak negeri yang lebih baik. Hari ini Kemenag Aceh, dan beberapa instansi Pemerintah Aceh termasuk Dinas Pendidikan selalu berkolaborasi untuk kemajuan Aceh yang bermartabat dan Aceh hebat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut dia memperkenalkan Ngopi merupakan salah satu poin dari total 11 program direktif yang dicetuskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "Bapak menteri punya 11 poin program direktif yang dilakukan pada tahun 2018, seperti ngobrol pendidikan Islam yang kita lakukan saat ini," ujar Daud Pakeh.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin mengaku, pihaknya telah memulai bersama instansi terkait supaya seorang anak begitu memasuki dunia pendidikan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. "Warna pendidikan orang di Aceh harus berlandaskan agama, agar pendidikan di madrasah tidak terlalu membludak seperti saat ini. Tentunya ini tergantung juga pengawasan dari orang tua si anak," katanya.
Ketua Komisi V DPR Aceh, Mohd Alfatah mengklaim, pendidikan di Aceh harus fokus supaya tidak tertinggal dari provinsi lain. "Selama ini pemimpin di Aceh, suka sekali menganti-ganti 'kabinet'. Tentu ini tak baik jika melihat dampaknya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
