REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemenag RI Tahun 2018, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (07/08) sore. Dalam acara ini, Lukman menyatakan bahwa dirinya optimistis bisa melakukan penyerapan anggaran hingga 95 persen.
"Ya saya merasa optimis (serap anggaran 95 persen, Red), karena alhamadulillah para pejabat dan seluruh ASN kita itu sudah memiliki komitmen, tekad yang sangat besar untuk bagaimana kita meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal penyerapan anggaran ini," ujar Lukman saat ditemui seusai membuka kegiatan tersebut.
Pembukaan Rakor KPA tersebut juga dihadiri seluruh Kepala Kanwil, para rektor, Ketua PTKN, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenag. Selain itu, hadir juga Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Pejabat Eselon I, Ketua BPKH, Ketua BPJPH, dan Baznas.
Menurut Lukman, rapat koordinasi ini dalam rangka lebih mengukuhkan apa yang sudah disepakati bersama, sehingga bisa memaksimalkan penyerapan anggaran pada semester kedua tahun ini. "Bila kita mampu memaknai dan memberikan ruh dalam kegiatan yang dilakukan, maka tindakan koruptif tidak akan pernah dilakukan. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang dzalim," ucap Lukman.
Lukman menjelaskan, penyelenggaraan Rapat Koordinasi KPA ini merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pencapaian kinerja pelaksanaan program dan anggaran sesuai yang diharapkan."Rakor ini juga sebagai evaluasi sehingga sejak sekarang sudah bisa kita prediksi dan antisipasi kira-kira tingkat penyerapan seperti apa kedepannya," katanya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Rakor KPA Kemenag, Ali Irfan mengatakan Rapat Koordinasi KPA tahun ini bertujuan di antaranya untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan."Mempercepat penyerapan anggaran Kementerian Agama Semester II Tahun 2018 sesuai dengan target sebesar 95 persen serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa terutama dana SBSN," jelas Ali.
Sesuai dengan tema, tambah dia, rakor ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta komitmen Kementerian Agama, khususnya Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2018. Selain itu, dengan Rakor ini diharapkan bisa memperoleh predikat opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun Anggaran 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
