Ahad 22 Jul 2018 14:41 WIB

Tugas Dai Perkuat Persatuan

Hikmah dai agar bisa menyatukan umat bukan memecahkan

Rep: Novita Intan/ Red: Agung Sasongko
Dakwah
Foto: Dok. Republika
Dakwah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) menyebut saat menghadapi hajat besar Pilkada dan Pilpres sering terjadi gesekan agama baik yang terjadi para dai dan mubalig. Padahal tausiyah atau ceramah yang disyiarkan para dai harus mampu memperbaiki kondisi masyarakat, menguatkan persatuan dan mengarahkan perdamaian.

“Para dai bisa secara bijak, hikmah agar bisa menyatukan umat bukan memecahkan,” ujar Ketua Umum Ikadi, Kiai Ahmad Satori Ismail ketika dihubungi Republika, Ahad (22/7).

Namun, ia menilai masyarakat kian cerdas memilih pemimpin di Indonesia. Hal ini terlihat dari cara pandang masyarakat dalam mendengarkan tausiyah keagamaan di rumah ibadah.

“Sekarang orang pendengar sudah dewasa nanti kalau ada khotib mencerca seorang calon, saya kira bisa memilih mana yang baik atau tidak karena masyarakat semakin cerdas,” ucapnya.

Menyoal Silahturahim Nasional dengan seluruh pemuka agama se Indonesia merupakan hal yang wajar. Namun, ia menyayangkan kegiatan ini hanya bersifat sementara saja mengingat tahun ini akan diadakan pesta demokrasi. “Hanya mengapa harus seakan waktu ini intens sekali ? Kaitannya dengan masalah itu, ada apa? Tapi hakikat baik untuk bertemu saling silahturahmi dan tukar berpendapat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Silaturahmi Nasional dengan seluruh pemuka agama se-Indonesia. Para pemuka agama tersebut telah bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakata atau Dai Kamtibmas. Silahturahmi tersebut menghasilan sembilan seruan ceramah di rumah ibadah.

Kurikulum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Nasional Narkotika (BNN) terkait pencegahan paham radikal dan intoleran.

Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Khoiruddin mengatakan pihaknya akan membentuk kurikulum pencegahan paham radikalisme. Hal ini akan diterapkan pada semua tingkat dasar sekolah.

"Diterapkan seluruh siswa di Indonesia dan akan melakukan pembinaan kepada masyarakat dan ormas Islam, lembaga keagamaan juga. Dalam bentuk kurikulum, baru ada tahap pembicaraan untuk saat ini," ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (22/7).

Menurutnya, kerja sama ini merupakan bentuk cara mendidik masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan dan menghina golongan tertentu di depan umum. "Konten kita adalah mendidik masyarakat semua elemen bangsa dan para pelajar memahami pemikiran untuk tidak melakukan kerusakan, menjatuhkan kelompok lain di depan umum. Itu pendidikan penting untuk kita semua, supaya kita memiliki rasa menghargai," ucapnya.

Ia menambahkan, pencegahan radikalisme harus dilaksanakan secara bersama. Sebab, paham ini dapat memecahkan bangsa sekaligus merusak moral para penerus anak didik. "Kita akan bangun sinergi ini bersama-sama melawan radikalisme dan narkoba, harus sinergi karena tidak bisa sendiri bekerjanya," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi, ormas Islam dan lembaga keagamaan lainnya untuk membantu mensosialisasikan pencegahan paham ini. "Kami akan melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi dan ormas Islam. Perbedaan yang dimiliki Indonesia diketahui elemen bangsa, termasuk anak didik," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement