Menurut dia, pemerintah juga harus terbuka kepada masyarakat metode apa yang digunakan untuk hasil rekomendasi tersebut. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahpahaman.

"Jadi, kita menghargai, kita tidak suuzan, untuk membantu lembaga, masjid yang membutuhkan mubaligh, tapi harus dijelaskan agar tidak menimbulkan tafsir liar," ucapnya.

Untuk itu, Kemenag harus menambah daftar nama mubaligh sehingga tidak memecah komitmen para mubaligh. Baik dari usulan masyarakat maupun ormas Islam.

"Apakah ini hanya sementara, dinamis, terbuka, maka harus ditambah dari ormas Islam atau lembaga dakwah apabila diperlukan. Jangan ada kesan tidak komitmen bisa memecah para mubaligh," ungkapnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun memohon maaf terkait langkahnya yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Lukman meminta maaf khususnya kepada mubaligh yang merasa tidak nyaman karena namanya masuk dalam daftar rilis tersebut.

Namun, Kemenag tetap tak akan mencabut daftar tersebut dan justru akan menambahnya. Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan, pekan ini pihaknya akan menambah daftar mubaligh tersebut berdasarkan saran tokoh agama dan ormas Islam. "Kita berharap dalam minggu ini ada rilis yang kedua, dan minggu berikutnya ada rilis ketiga, dan sebagainya," ujar Nur Syam saat dihubungi Republika.co.id, Senin (21/5).

Dia mengatakan, saat Kemenag merilis daftar mubaligh tahap pertama sifatnya hanya sementara sehingga masih akan ditambah lagi sesuai dengan saran dan info masyarakat ataupun ormas Islam.

Namun, mubligh yang direkomendasikan tersebut harus memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, memiliki reputasi dan pengalaman yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi. Dari kriteria itu lalu dirilis 200 mubaligh. "Dua ratus itulah yang merupakan rilis awal. Kenapa disebut rilis awal karena masih akan terus berlangsung," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika