REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wail Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid mengatakan bahwa di negara demokrasi kritik sekeras apapun kepada pemerintah adalah sah dan dilindungi oleh konstitusi. Sepanjang kritik tersebut disampaikan dengan sopan dan didukung dengan bukti, data dan fakta, maka sah-sah saja disampaikan.
Menurut Zainut, melakukan kritik itu tidak haram sepanjang kritik tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak masuk dalam kategori fitnah. Namun, kata dia, pemerintah juga tidak boleh panik saat menerima kritikan.
"Pemerintah juga tidak boleh panik dalam menerima kritik, karena kritik itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai target capaian pembangunan," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/5).
Zainut menuturkan, tugas pemerintah adalah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada publik dengan jujur dan transparan sehingga tidak ada kesalahpahaman. "Mari kita membangun budaya berpolitik yang elegan dengan nilai keadaban dan kesopanan. Jangan hanya karena berambisi ingin berkuasa kemudian menghalalkan segala cara," ucapnya.
Dii tahun politik ini, Zainut pun mengajak semua pihak khususnya elit politik agar bisa menahan diri dalam mengekspresikan politiknya termasuk dalam menyampaikan pernyataan agar tidak membuat suasana semakin panas, tegang dan penuh dengan kecurigaan.
Perbedaan pilihan tidak harus diwarnai dengan saling menjelekkan dan memfitnah, menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. "Karena hal tersebut selain tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat juga dapat menimbulkan gesekan dan retaknya bangunan kebangsaan kita," kata Zainut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
