REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan sertifikasi dan fatwa halal sudah diakui dunia internasional. Pencapaian ini di tengah segala kekurangan dan kelebihan lembaga yang sudah berusia 29 tahun.
"Standar halal Indonesia menjadi global, lebih dari 50 negara meminta dari MUI. Supaya produknya diakui dunia. Indonesia sebagai pelopor maka standar halal," ujar Ketua MUI Kiai Maruf Amin saat acara Seminar Nasional Produk Halal di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Senin (16/4).
Menurutnya, banyak negara yang sudah mengadopsi Sistem Jaminan Halal (SJH) dan sistem Sertifikat Halal yang disusun MUI. Sebab, pengakuan MUI mempunyai dampak yang luas bagi produk dunia.
"Standar MUI tentang kriteria halal sudah diadopsi oleh seluruh lembaga halal di dunia karena mereka sangat memerlukan rekomendasi dan pengakuan," ucapnya.
Kiai Amin menyebut, Indonesia mempunyai pasar besar industri halal. Langkah ini akan semakin maju jika Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal diterbitkan. "Kalau tidak jelas abu-abu itu haram, banci itu. Halal itu jelas ditandai dengan sertifikasi. Abu-abu ada yang tidak jelas, sama hukumnya dengan haram," ungkapnya.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menambahkan, saat ini Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum siap, karena seyogyanya harus ada organisasi yang baik. Semisal, ada perwakilan BPJPH di daerah dan sistem proses sertifikasi halal. "Harusnya dijelaskan sehingga jelas posisinya dan dengan keadaan demikian BPJPH harus legowo dan jelas sampaikan ke LPPOM MUI sebagai pelaksana mandatory sertifikasi halal," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
