Selasa 13 Feb 2018 16:26 WIB

Kiai Maruf Dukung Bawaslu Susun Materi Khutbah

cara tersebut bisa memberi bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya di daer

Rep: Novita Intan/ Red: Agung Sasongko
Ketua Umum MUI, KH Maruf Amin.
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Ketua Umum MUI, KH Maruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah menggodok materi khutbah terkait pilkada serentak 2018. Materi disiapkan untuk memberikan wawasan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan golongan (SARA) dalam pilkada.

Kebijakan tersebut disambut positif oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin. Menurutnya, cara tersebut bisa memberi bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya di daerah.

"Kita siap, kita akan membantu mensukseskan itu. Mungkin MUI diminta terjun di berbagai daerah, MUI akan ada semacam silahturahmi ke berbagai provinsi bersama kapolri, pemerintah dalam rangka mengawal pilkada," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (13/2).

"Memberi tuntunan dan bimbingan, aturan di KPU dituangkan dalam bentuk khotbah, kami akan membantu segala yang membawa kebaikan," ucapnya.

Kiai Ma'ruf mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan agama di berbagai daerah, agar masyarakat bisa saling bersilahturahmi.

"Pendekatan ulama yang kita adakan di berbagai provinsi. Kami tidak keberatan membuat khutbah untuk KPU di dalam pilkada," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu damai dalam menghadapi tahun politik ini. Sebab, pemerintah telah menyiapkan berbagai aturan agar pilkada bisa berjalan secara demokratis, aman dan damai.

"Jangan ada konflik. Aturan pilkada sudah ada, aturan dari KPU supaya dipatuhi, kita ikuti aturan mainnya. Kami mendorong supaya aturan KPU itu dipatuhi apapun itu Sara, Money Politik yang sudah ada di dalam ketentuan aturan KPU," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu berkeinginan memberi materi khutbah yang berwawasan pencegahan, sosialisasi, pengawasan terkait pilkada serentak. Cara itu sebagai sarana agar pilkada tidak dipenuhi politik uang dan politisasi SARA. Ia menyebut materinya akan selesai dalam waktu dekat.

"Sedang dibikin, paling dua minggu selesai," kata dia usai acara deklarasi 'Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement