REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Musyawarah Besar Pemuka Agama yang diselenggarakan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) di Grand Sahid Jaya, memasuki hari terakhir, Sabtu (10/2). Pada agenda hari ini, hasil musyawarah tersebut banyak mengeluhkan cara penyampaian siar agama di Indonesia.
"Mereka (pemuka agama) curhat penyiaran agama oleh suatu agama terhadap pemeluk agama lain secara tidak benar, jangan menggunakan simbol agama tertentu," ujar UKP-DKAAP, Din Syamsuddin, Sabtu (10/2).
(Baca: Musyawarah Pemuka Agama Bahas Tujuh Hal Ini)
Kemudian, curhatan lainnya yang dikeluhkan soal masih ada rumah ibadah yang dihalangi oleh agama lainnya. "Rumah ibadah seperti banyak gereja dihalangi banyak, mungkin pura masalah kelenteng antara umat Konghucu dan Budha," ucapnya.
Kendati demikian, ia mengemukakan hasil musyawarah berjalan dengan baik. Para pemuka agama menggunakan nada lembut dari hati ke hati ketika menyampaikan keluhan tersebut.
"Secara umum musyawarah pertama positif dan berhasil, disarankan lanjutan pada kesempatan lainnya," ucapnya.
Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, Pendeta Jacky Manuputty menyampaikan hasil dari Musyawarah Besar Pemuka Agama akan disosialisasikan di berbagai wilayah di Indonesia.
Musyawarah Besar Pemuka Agama diikuti oleh 450 pemuka dari berbagai agama, baik dari pusat maupun daerah. Peserta berasal dari beragam latarbelakang lembaga keumatan, universitas, organisasi kemasyarakatan dan para cendekiawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
