REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menyarankan anggaran untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditingkatkan dan sumber daya manusianya ditambah. Tujuannya agar BPOM bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin serta lebih ketat.
Sekretaris Umum Persis, Ustaz Irfan Safruddin mengatakan, BPOM harus melihat kepada aspek konsumen dan produsen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari produsen.
"Karena orang Indonesia mayoritas Muslim, maka produsen wajib memberitahukan komponen apa saja yang ada di dalam obat itu," kata Ustaz Irfan kepada Republika, Selasa (6/1).
Ia menegaskan, kalau ada produsen atau pabrik yang memproduksi suatu produk, maka wajib mencantumkan informasi tentang unsur apa saja yang terkandung di dalam produknya. Kemudian, unsur-unsur yang diinformasikan harus sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam produknya. Sebab, jelas bagi Muslim segi kehalalan sangat penting.
Ia menambahkan, pemerintah harus bisa memberikan dana tambahan dan sumber daya manusia tambahan untuk BPOM agar BPOM bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih ketat lagi.
"Berarti masukannya, dana harus ditingkatkan, sumber daya manusianya juga harus ditambah karena obat-obatan dan makanan yang beredar banyak sekali," ujarnya.
Sebelumnya, PT Pharos sebagai produsen Viostin DS produk farmasi berkelit produk farmasinya mengandung babi. PT Pharos mengklaim temuan produk Viostin DS yang mengandung babi tersebut hanya tercemar, yang seharusnya dari bahan baku Chondroitin Sulfate dari sapi tapi terkontaminasi babi.
Director or Corporate Communication PT Pharos Indonesia, Ida Nurtika mengatakan produsen penyuplai bahan baku Chondroitin Sulfate dari Spanyol yang diduga tercemar babi. Padahal produk Chondroitin Sulfate dari Spanyol itu sudah mengantongi sertifikasi halal dari Halal Certification Service (HCS) yang juga diakui MUI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
