REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sejumlah warga Kota Suzhou di wilayah timur Cina diduga menggunakan media daring untuk menentang pemerintah daerah setempat yang berencana merelokasi makam nenek moyang mereka untuk pembangunan masjid.
Kelompok etnik di Suzhou dan Biro Keagamaan setempat, Rabu (10/1), telah bersepakat membangun masjid dengan menunjuk kelompok etnik itu menangani relokasi makam. Kebijakan itu merupakan langkah maju pemerintah dalam mengampanyekan kesatuan bangsa dan keserasian beragama.
"Pemerintah Kota Suzhou, Provinsi Anhui, berencana merelokasi makam untuk masjid. Kalian membangun masjid untuk pelajar, pedagang, dan pejabat asing di Suzhou! Berarti kalian mengganggu ketenangan nenek moyang kami demi masjid itu," tulis pengguna internet yang mengunggah statusnya di mikroblog sebagaimana dikutip Global Times, Rabu.
Hal itu memicu perdebatan setelah Xi Wuyi, pakar Marxisme dari Chinese Academy of Social Sciences yang gigih menyoroti masalah keagamaan di Cina, menanggapi postingan tersebut.
"Apakah pemerintah perlu menggunakan dana yang diperoleh dari pajak negara untuk membangun masjid demi terwujudnya kesatuan bangsa? Apakah pemerintah minta pendapat publik terkait relokasi makam itu?" ujarnya sebagaimana dikutip harian yang dikelola partai berkuasa di Cina itu.
Muslimah Cina (ilustrasi)
Menurut dia, Undang-Undang Cina telah mengatur pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan. Oleh sebab itu, perempuan tersebut menyatakan pemerintah daerah tidak seharusnya menggunakan dana fiskal untuk membangun fasilitas keagamaan.
Pemkot Suzhou menganggarkan dana 20 juta Reminbi/RMB (Rp 40 miliar) untuk membangun masjid dan restoran halal, demikian laman berita gn.cri.cn yang mengutip pernyataan pimpinan Asosiasi Islam Cina (CIA) cabang setempat. Umat Islam di Suzhou mencakup pelajar, pedagang, dan staf lembaga perwakilan pemerintahan asing. Mereka menunaikan ibadah di masjid tua di kota itu.
"Beberapa warga mendukung rencana pembangunan masjid baru. Pembangunan masjid baru di Suzhou untuk mengatasi meningkatnya kesadaran beragama," ujar pengurus CIA Kota Suzhou yang menolak menyebutkan namanya itu.
Jamaah masjid biasanya menyewa tempat untuk menyelenggarakan acara besar. Peraturan Keagamaan di Cina menetapkan aktivitas keagamaan harus dilakukan di tempat-tempat peribadatan yang terdaftar dan diselenggarakan oleh organisasi atau badan keagamaan resmi.
"Pimpinan Biro Keagamaan membahas rencana tersebut sejak Senin (15/1) lalu namun sampai sekarang belum berhasil menemukan kesimpulan," kata staf Biro Keagamaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
