REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Alamsyah meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meminta penjelasan penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Hong Kong kepada Pemerintah Cina. Merupakan prioritas utama bagi Kemenlu, kata dia, untuk melindungi WNI yang berada di luar negeri.
"Apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian di deportasi, kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI terkait," ujar Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (24/12).
Kharis juga menyayangkan sikap imigrasi Hongkong yang memulangkan secara sepihak UAS. Padahal, kata dia, UAS hendak memenuhi undangan pengajian dari Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Hongkong.
Oleh karena itu, kata dia, Kemenlu ang memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia harus mempertanyakan sikap sepihak tersebut. "Mengapa mendeportasi Ustaz Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga," kata dia.
Sebelumnya, ulama sekaligus dai kondang Ustaz Abdul Somad mengalami penolakaan ketika hendak memenuhi undangan mengisi ceramah di Hong Kong oleh WNI yang menjadi Tenaga Kerja di sana. Melalui akun Facebook pribadinya, Ustaz Abdul Somad menceritakan bahwa dia sampai di Hong Kong pada Sabtu (23/12) sore. Baru turun dari pintu pesawat saat masih di bandara, sejumlah orang yang tidak berseragam mengadang dan menariknya secara terpisah.
Saat itu, Ustaz Abdul Somad juga bersama dua rekannya yang juga ditarik oleh sejumlah orang tersebut. Terkait peristiwa itu, Ustaz Abdul Somad mengaku, hanya bisa berusaha dan berdoa.
"Ada hikmah di balik itu semua. Kepada sahabat-sahabat panitia jangan pernah berhenti menebar kebaikan di jalan dakwah. Mohon maaf tidak terhingga buat sahabat-sahabat pahlawan devisa negara di Hong Kong," tulis Ustaz Abdul Somad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
