REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Ahmad Suaedy mengatakan, almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak akan setuju dengan penolakan-penolakan ceramah yang terjadi di beberapa daerah. Karena itu, menurut dia, semua pihak harus meneladani sikap Gus Dur yang sangat tidak menyukai kekerasan.
Ahmad menjelaskan, sejatinya adanya penolakan penceramah di daerah tersebut bukan tanpa konteks. Karena, menurut dia, sebelumnya misalnya seperti kelompok FPI ataupun HTI juga kerap memaki kelompok lain dalam ceramahnya. Bahkan, juga melarang beberapa ceramah di beberapa kampus.
"Jadi memamg menurut saya Gus Dur tidak setuju dengan cara-cara seperti itu, dengan cara melarang baik yang dilakukan oleh teman-temab FPI di waktu lalu maupun oleh Banser yang sekarang," ujarnya kepada Republika.co.id usai menjadi pembicara diskusi publik "Gus Dur dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan" di Kantor Wahid Foundation, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).
Menurut dia, penolakan penceramah tersebut semacam ada aksi saling balas. Seharusnya, menurut dia, semua pihak tidak melarang untuk berdakwah selagi untuk menyampaikan kebaikan. "Tetapi kalau dengan cara menjelek-jelekkan, mengkafirkan, memusyrikkan, itu kan memancing kemarahan juga. Itu saya kira yang harus disadari bersama," ucapnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Program Promosi Pluralisme dan Toleransi Wahid Foundation, Anis Hamim mengungkapkan hal senada. Menurut dia, tindakan penolakan penceramah tersebut sejatinya bukan merupakan sikap Gus Dur. Karena, menurut dia, Gus Dur sangat menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapat. "Namun, di sisi lain, jika paham-paham garis keras itu dibiarkan, maka akan menjadi ancaman juga," katanya.
Menurut dia, cara yang paling beradab untuk menghadapi paham garis keras itu adalah mempromosikan paham-paham Islam moderat. "Dan itu yang dilakukan Gus Dur. Itu teladan Gus Dur. Jadi kata Gus Dur kan 'Saya tidak peduli apa yang orang itu percayai, yang saya peduli bahwa ia berhak mempercayai'," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
