REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menerima kunjungan anggota parlemen dan pengusaha Taiwan di Gedung MUI, Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8). Kedatangan rombongan yang berjumlah belasan orang tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
Rombongan anggota parlemen dan pengusaha Taiwan itu disambut oleh Ketua Bidang Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi. Dalam kunjungan itu, anggota perlemen dari Taiwan Yu Wan-Ju mengatakan, pihaknya ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait budaya orang Indonesia. Pasalnya, tidak sedikit Muslim Indonesia yang berada di Taiwan dan selama ini interaksi antara budaya Taiwan dan Indonesia di sana sudah berjalan dengan baik.
Dia pun berterima kasih kepada WNI yang telah banyak membantu orang Taiwan. Karena itu, pemerintah Taiwan saat ini sedang berusaha membantu WNI yang bekerja di Taiwan. "Jadi, pemerintah Taiwan sedang berusaha membantu masyarakat Indonesia di sana yang kebanyakan muslim. Dan kita ingin memperbaiki lingkungannya dan semua aspek kehidupannya," ujarnya saat berdialog dengan pengurus MUI.
Ju menuturkan, saat ini, sudah ada 55 hotel dan 88 restoran yang sudah bersertifikat halal, sehingga bisa melayani kebutuhan umat Islam yang berada di sana. Selain itu, pemerintah Taiwan juga menyediakan tempat ibadah bagi umat Islam di Taiwan.
Saat ini, pihaknya ingin berainergi lagi dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar se-Asia Tenggara dengan cara memasarkan produk halal Taiwan ke Indonesia. Namun, menurut dia, saat pengusaha Taiwan ingin memasarkan produknya halalnya ke Indonesia, mereka menemukan kendala. Pasalnya, sertifikat halal Taiwan berbeda dengan sertifikat halal dari MUI, sehingga ditolak di Indonesia.
Karena itu, anggota komisi keuangan DPR Taiwan ini meminta petunjuk kepada MUI untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Sebelumnya, kata dia, pemerintah Taiwan juga sudah pernah mengundang Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim ke Taiwan untuk membahas terkait produk halal. "Jadi kami ingin punya sertifikat yang berlaku untuk seluruh Indonesia lebih baik lagi," katanya.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, LPPOM sebagai lembaga resmi MUI memang bertugas untuk melakukan soaialisasi produk halal. Karena itu, kata dia, MUI mempersilakan siapapun yang ingin mendapatkan sertifikat halal.
"Siapa saja yang ingin mendapatkan halal label kita welcome, walaupun perusahaan-perusahaan non Muslim selama mereka mengikuti prosedur standar kami," ujarnya kepada waratawan setelah selesai melakukan pertemuan.
Kiai Muhyiddin mengtakan, ke depannya palremen tersebut akan mengundang lagi pimpinan MUI untuk mengikuti acara internasional di Ibu Kota Taiwan, Taipei yang akan membahas terkait produk halal. "Sekarang halal kan sangat seksi. Kalau tidak salah, halal bisnis kurang lebih 240 juta dolar Amerika potensialnya, tapi belum bisa kita manfaatkan," ucapnya.
Karena itu, lanjut dia, pengusaha yang menggeluti bisnis halal sebenarnya sangat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena, penduduk Muslim di dunia saat ini mencapai 1,8 miliar dan tentunya ingin mengonsumsi produk halal.
Kiai Muhyiddin tak merasa heran jika pengusaha Taiwan ingin menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama untuk memasarkan produk halal mereka. Namun, kata dia, dalam pertemuan halal ini perlemen Taiwan hanya ingin mengetahui prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal MUI saja.
"Mereka hanya bertanya SOP-nya kayak gimana. Karena di Taiwan ada 300 ribu orang Indonesia bekerja. Di Taiwan juga ada masyarakat Taiwan asli yang Muslim," kata Kiai Muhyiddin.
Hal senada juga disampaikan Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Auditing dan SJH, Muti Arintawati. Dia mengatakan, bahwa ke depannya parlemen Taiwan tersebut ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, salah satunya yaitu terkait produk halal.
Menurut dia, banyak pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Selain dari anggota parlemen, ada juga dari perusahaan kosmetik, dan juga penyiar radio dari Taiwan. "Ini baru perkenalan saja, nanti bentuk kerja samanya ke depannya kita lihat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
