Rabu 12 Jul 2017 16:24 WIB

Pesan Kiai Ma'ruf untuk MUI Kota Bogor

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Agung Sasongko
Ketua Umum MUI, KH Maruf Amin.
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Ketua Umum MUI, KH Maruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BOGOR -- Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ma'ruf Amin juga turut hadir dan memberikan sambutan dalam pengukuhan dewan Pengurus MUI kota Bogor masa khidmat 2017-2022.

Dalam sambutannya, Kiai Ma'ruf mengucapkan selamat pada ketua dan seluruh jajaran MUI kota Bogor baru, dan juga mengucapkan terimakasih atas pengabdian ketua dan seluruh jajaran MUI kota Bogor yang sebelumnya.

"MUI kota Bogor selanjutnya harus memiliki semangat baru, dan meningkatkan kemampuan. Karena MUI memikul tanggung jawab besar," kata Kiai Ma'ruf dalam sambutannya di gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Rabu (12/7).

Kiai Ma'ruf berpesan, ada tiga tanggung jawab besar seluruh dewan pengurus MUI kota Bogor. Yaitu harus bertanggung jawab atas persoalan keagamaan, keumatan dan masalah kebangsaan.

Untuk masalah keagamaan, lanjut dia, bukan hanya mencakup agama Islam saja, tapi juga seluruh agama di Indonesia. Maksudnya, MUI harus tetap berupaya untuk menjaga keharmonisan umat beragama, khususnya di kota Bogor.

Untuk masalah keumatan, terang dia, MUI harus bisa berperan untuk menjaga umat dari hal yang menyimpang. Namun, dia berpesan agar ulama bisa membedakan persoalan perbedaan dan penyimpangan. "Misalnya ada yang pas tahiyat telunjuknya lurus dan ada yang gerak, itu perbedaan dalam ijtihad dan diperbolehkan dalam agama Islam. Namun, kalau ada yang tahiyat sambil lompat itu penyimpangan dan itu yang dan harus diluruskan," papar Kiai Ma'ruf.

Yang terakhir, kata dia, ulama harus bertanggung jawab atas persoalan bangsa dan negara. Karena ulama termasuk para pendiri negara Indonesia. Sehingga ulama harus menjaga umat bangsa dari kelompok separatisme yang ingin melakukan pemberontakan di Indonesia.

Untuk itu, tegas Kiai Ma'ruf, MUI telah mengeluarkan fatwa mengharamkan separatisme.  "Seperti dalam politik, ekonomi, dan lain-lain juga harus ada agamanya. Misal, politik kalau tidak ada agamanya dikhawatirkan akan jadi politik transaksional," kata Ma'ruf.

Gumanti

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement