REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menilai Islam moderat yang berkembang dan diikuti sebagian besar umat Islam di Tanah Air menjadi salah satu aset kementerian dalam rangka melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Dilansir dari setkab.go.id, Jumat (5/5), Direktur Diplomasi Politik Kemenlu Al Busyra Basnur mengatakan, Islam moderat di Indonesia yang hidup saling berdampingan ini adalah aset dalam perencanaan luar negeri.
“Islam moderat merupakan aset dalam perencanaan hubungan luar negeri, selain aset keberagaman maupun kekayaan seni dan budaya,” kata Al Busyra dalam diskusi sehari dengan tema Islam Moderat sebagai Elemen Politik Luar Negeri RI di Hotel Santika Premiere Semarang, Jawa Tengah.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Sekretariat Wakil Presiden itu, Al Busyra Basnur mengatakan, hanya di Indonesia, Islam demokrasi dan modernity itu hidup saling berdampingan dan mendukung. Kemenlu sendiri mempunyai beberapa program untuk memberikan pemahaman tentang Islam moderat di Indonesia. Di antaranya melalui dialog lintas agama (DLA/Interfaith Dialogue), sebagai salah satu program strategis dalam diplomasi Indonesia.
Ia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 27 negara terlibat dalam program ini, termasuk Myanmar dan Singapura yang baru bergabung belum lama ini.
Acara ini juga dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga, termasuk perwakilan dari Asdep Humas dan Protokol Sekretariat Kabinet (Setkab), perwakilan Muhammadiyah, NU, KNPI, Universitas Diponegoro Semarang, UIN Walisongo Semarang, dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
