REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, memberi apresiasi atas pembelaan rakyat yang semakin sering dilakukan Muhammadiyah. Ia berpendapat, Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat strategis dalam melakukan pembelaan hak asasi dan hukum bagi rakyat kecil.
"Merasa Muhammadiyah semakin luar biasa melakukan pembelaan terhadap rakyat, dan Muhammadiyah memiliki posisi strategis dalam pembelaan hak asasi manusia dan hukum," kata Asfinawati saat memberi paparan di Catatan Akhir Tahun, Membela Kaum Mustadhafin, Kamis (29/12).
Ia menjelaskan, pembelaan itu memang penting mengingat pembangunan yang terjadi belakangan kerap merugikan warga, termasuk masalah pembangunan pabrik semen yang ada di Rembang.
Pasalnya, setelah gugatan warga menang di Mahkamah Agung, pemangku kebijakan di Jawa Tengah mencoba berbagai cara demi membatalkan putusan tersebut.
Asfinawati menuturkan, kasus lain dapat jelas dilihat dari maraknya penggusuran yang dilakukan kepada rakyat, salah satunya di Jakarta. Penggusuran bukan cuma menimpa pasar ikan tapi tempat tinggal warga.
Ia merasa, proyek-proyek besar seakan dipaksakan untuk berlangsung, sedangkan aktor-aktor politik yang dipilih rakyat justru merenggut hak-hak rakyat. "Pimpinan KPK saja dikriminalisasi, jangan heran rakyat, mahasiswa, buruh, petani mendapat kriminalisasi," ujar Asfinawati.
Pemerintah, lanjut Asfinawati, semakin memperburuk suasana dengan menghidupkan lagi pasal makar, dengan cuma karena ada orang-orang yang menggelar rapat.
Baca juga, Muhammadiyah Minta Penghargaan Nobel Perdamaian Suu Kyi Dicabut.
Ia melihat, itu seperti yang terjadi di orde baru saat pemerintah mulai memperketat ruang kebebasan, termasuk lewat aparat yang menghentikan diskusi-diskusi publik yang digelar mahasiswa.
Padahal, ia menekankan, selama tidak memanifestasikan dengan kekerasan, berpikir atau berpendapat apapun di negara yang menganut demokrasi sah-sah saja. Akibatnya, kesejahteraan rakyat semakin menurun, nalar publik semakin merosot, dan demokrasi di Indonesia benar-benar terancam jika pemerintah meneruskan cara seperti itu.
"Apalagi, sekarang aktor-aktor yang sebelum reformasi tega mengorbankan darah rakyat masuk lagi dan menempati posisi penting di pemerintah pusat, termasuk koruptor-koruptor yang masuk lagi di pemerintah daerah," kata Asfinawati.
Untuk itu, ia mengaku sangat merasa gembiar dan bersuka cita ada gerakan-gerakan seperti Muhammadiyah yang mau melakukan pembelaan terhadap rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
