REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Perhatian Aisyiyah terhadap isu perempuan dan anak mendorong Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah mengadakan pelatihan paralegal yang diikuti 25 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) dari 34 provinsi di Indonesia.
Pelatihan diadakan Jumat sampai Ahad (11-13/11) di Auditorium Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kegiatan ini mengambil tema “Penguatan Peran Aisyiyah dalam Pendampingan dan Penyelesaian Persoalan Hukum pada Perempuan dan Anak”.
Perwakilan dari tiap-tiap provinsi itu akan dicetak menjadi paralegal, sehingga dapat melakukan pendampingan hukum jika terdapat persoalan terkait pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak.
Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Aisyiyah, Atiyatul Ulya mengungkapkan, dalam perjalanan satu abad Aisyiyah, masyarakat sudah banyak mengenal kiprah Aisyiyah, mulai bidang pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan bidang-bidang yang lain.
Adapun dalam ranah hukum, ibu-ibu Aisyiyah sudah melakukan advokasi berupa pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persolan keperempuanan yang terjadi di masyarakat. Inilah yang menurut Atiyatul Ulya perlu diperkuat.
Saat ini Aisyiyah telah memiliki 10 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tiga dari sepuluh LBH ini telah mengantongi akreditasi, yakni LBH Kota Malang, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Inilah yang menjadi alasan mengapa kegiatan ini dipusatkan di Malang.
“Memasuki abad kedua, kami mendorong agar Aisyiyah lebih banyak berjibaku dalam persoalan hukum yang akhir-akhir ini dialami kaum perempuan. Salah satu upaya kami yaitu melalui pelatihan paralegal ini,” urainya.
Sejumlah pakar hukum hadir menjadi pemateri. Di antaranya kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Enny Nurbaningsih dan Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indri Suparno.
Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini mengatakan, pelatihan yang diadakan di UMM ini adalah bentuk sinergi antar persyarikatan. "UMM punya tagline Dari Muhammadiyah untuk Bangsa, sehingga bagus ketika UMM berjejaring dengan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Aisyiyah," tukasnya.
Di mata Noordjannah, dengan manusia memiliki rasa kurang, berarti ada tanda-tanda kemajuan dalam dirinya. Sama halnya dengan Aisyiyah, menyikapi kasus-kasus perempuan dan anak yang kerap diberitakan di media saat ini, Noordjannah mengaku Aisyiyah harus bersikap responsif.
Menurutnya Aisyiyah mesti menjadi pemecah masalah dan pencipta solusi. Semangat ini sudah ditanamkan dalam Mars Aisyiyah yang selalu dikumandangkan dalam tiap kegiatan, yakni semangat perempuan berkemajuan.
Rektor UMM Fauzan tak lupa mengungkapkan terima kasihnya atas kesediaan PPA memercayai UMM sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Ia berharap, pelatihan ini hadir untuk mengemban amanah serta melayani masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
