REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA— Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan pengentasan kemiskinan memerlukan sinergitas dengan lembaga sosial seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Forum CSR.
Menurut Khofifah, hal ini sejalan dengan Deklarasi PBB 2011 yang mengikutsertakan swasta dalam mengatasi persoalan sosial.
Banyaknya dinas sosial yang masih digabung dengan tenaga kerja atau dinas lainnya di pemerintah daerah tentunya membuat penyelesaian masalah sosial masih kurang maksimal.
Dengan adanya semangat kebersamaan dan jejaring yang kuat, masalah sosial dapat cepat terselesaikan.
"Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang melibatkan Prublic Privat Partnership,” tegas Khofifah saat mengukuhkan Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial di Serpong Selasa (31/8).
Khofifah menjelaskan, masalah sosial yang masih dihadapi bangsa Indonesia antara lain keterlantaran, ketunaan, kecacatan, kebencanaan, korban tindak kekerasan dan keterpencilan.
Menurut Khofifah, keberadaan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) membantu pemerintah, bisa menghasilkan penyelesaian masalah sosial secara signifikan. “ Kerjasama antara pemerintah dengan DNIKS ini bisa mengikis masalah sosial dengan cepat,” tegasnya.
Mensos berharap banyak perusahaan yang menyalurkan CSRnya untuk mengatasi masalah sosial yang masih ada.
“ Tentu ini membutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah pusat hingga daerah serta kalangan swasta,” tegasnya.
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras, mengatakan penyelesaian masalah sosial akan terselesaikan dengan kebersamaan dan sinergitas antara pemerintah dan lembaga swasta serta LSM.
Menurutnya, pola private publik patnership yang integral dan holistik guna mewujudkan "no poverty" sebagaimana yang akan dicapai dalam SDGs maka kebersamaan, sinergi dan kemitraan menjadi kunci pengentasan masalah sosial.
Hartono menyambut baik kerjasama antara DNIKS dan Baznas dalam penanggulangan kemiskinan.
“Ini merupakan langkah positif yang harus terus kita dorong sehingga banyak organisasi swasta yang bisa terlibat,” tambahnya.
DNIKS dan Baznas memiliki visi dan program yang sama yaitu pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan hal itu, DNIKS yang diwakili oleh Ketua Umumnya Haryono Suyono dan Baznas yang diwakili oleh Ketua Umumnya Bambang Sudibyo menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) kerjasama program pengentasan kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
