REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan kondisi penyelenggaraan pendidikan agama Islam di wilayah perbatasan Timur sangat memprihatinkan terutama dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur madrasah. Hal tersebut diakui oleh Kepala Cabang Hidayatullah di Manokwari, Papua Barat, Maulana Muhammad.
Gaji yang tidak mencukupi juga menyebabkan banyaknya orang yang enggan untuk mengajar di madrasah. “Ada juga warga asli Papua tapi untuk jadi guru di madrasah sangat jarang karena madrasah berbeda degan sekolah kepunyaan pemerintah. Madrasah tidak bisa memberikan gaji yang standar jadi jarang peminatnya,” kata dia, Jumat (6/11).
Maulana juga mengaku dukungan dan perhatian pemerintah daerah juga sangat kurang terhadap pendidikan umat Muslim di daerah perbatasan Timur. “Umat Islam di Papua tidak bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah karena itu mustahil. Pemerintah dikuasai oleh kalangan non muslim,” kata Maulana.
Selama ini, Maulana memaparkan, tenaga pendidik dan infrastruktur sekolah madrasah formal banyak diupayakan oleh lembaga-lembaga Islam baik di dalam maupun di luar Papua. Lembaga-lembaga tersebut yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Wahdah Islamiyah, Asia Muslim Charity Foundation (AMCF), Yayasan Al-Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
