REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama menyimpulkan pendidikan agama di wilayah perbatasan jauh dari kata layak. Soal itu, Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Ustaz Hasan Basri Tanjung mengatakan, masalah tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi para mubalig.
"Pebatasan itu jauh dan susah dijangkau. Dai harus dikirim ke pedalaman, jadi berbagi wilayah dakwah. Ini butuh komitmen yang harus disiapkan," kata dia kepada ROL, Kamis (5/11).
Prof Didin Hafidhudin menambahkan, masalah tersebut merupakan persoalan bersama yang perlu diatasi dengan kebersamaan. "Saya kira setiap ormas memahami masalah itu. Tinggal bagaimana mekanismenya agar dapat secara bersama-sama mengatasi masalah tersebut," kata dia.
Menurut Prof. Didin, situasi tersebut membutuhkan dai yang siap bertarung menghadapi segala kondisi. "Karena itulah, melalui kebersamaan ormas dalam melihat masalah ini akan muncul strategi yang efektif mengatasi persoalan pendidikan agama di perbatasan kita," kata dia.
Hasil penelitian Pusat Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Puslitbang Penda) Kementerian Agama (Kemenag) mencatat penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah di wilayah perbatasan Timur masih jauh dari layak. Persoalan yang dihadapi umumnya berupa kekeruangan guru, sarana, dan prasarana.
Kapuslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag, Hamdar Arraiyyah mengaku, sejauh ini Puslitbang Penda sudah melakukan pemantauan langsung di lokasi. Dari hasil pantauan tersebut, Puslitbang Penda membuat rumusan integratif dan solutif dalam rangka pengembangan pendidikan agama wilayah perbatasan.
iyu masalah kita bersama, ormas harus bersama-sama mengatasi masalah itu. Dai yang siap bertarung dengan mampu menghadapi situasi tempat mereka berdakwah. Dan yang terpe ting perlu kebersamaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
