REPUBLIKA.CO.ID,LANGSA -- Pemerintah Indonesia dinilai tidak bisa lepas tangan begitu saja seputar masa depan pengungsi Rohingya di Langsa, Nagroe Aceh Darussalam (NAD).
Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini pun menyarankan agar pemerintah Indonesia memberikan kewarganegaraan atau pun menyediakan tempat yang lebih layak.
"Kita harus bantu masyarakat Rohingya itu harus dapat kewarganegaraan, karena salah satu masalah mengapa mereka terusir karena tidak dianggap warga negara di negaranya," ujar Ahmad saat acara temu media di pengungsian Muslim Rohingya kota Langsa, NAD, Selasa (15/9).
Menurut Ahmad, melalui South East Asia Humanitarian Committe (SEAHUM) atau perkumpulan lembaga-lembaga amil zakat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah pusat, khususnya menteri dalam negeri dan luar negeri.
Ia melanjutkan, bahwa selain memberikan kewarganegaraan bagi para pengungsi Muslim Rohingya, pemerintah juga harus menjamin keamanan mereka.
Menurutnya, Muslim Rohingya tidak ingin kembali ke Myanmar karena merasa tidak aman, sehingga kemananan menjadi prioritas yang harus diperhitungkan.
"Kalau itu belum terjadi kita pemerintah Indonesia memberikan tempat yang khusus, bukan di sini seperti ini ya," kata Ahmad.
Ia menjelaskan, tempat khusus yang dimaksud adalah seperti pulau yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, seperti kasus pengungsi Vietnam yang ditempatkan di pulau Galang, Batam oleh pemerintah Indonesia.
Dengan mengupayakan itu, maka pengelolaan pengungsi, dianggapnya akan lebih mudah karena ada instansi khusus yang terfokus dan tertata.
Tempat khusus juga akan memberikan kesempatan untuk pengungsi Muslim Rohingya hidup lebih layak seperti masyarakat pada umumnya. Ia menilai, tempat pengungsian saat ini belum dapat dikatakan layak karena bukan kawasan tempat tinggal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
