REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Australia mengapresiasi ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muslim dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Hal tersebut disampaikan Paul Grigson, Duta Besar Australia untuk Indonesia dalam kunjungan ke Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah di Kantor PP ‘Aisyiyah, Jl. Ahmad Dahlan No. 32, Yogyakarta, pada Senin (31/08).
Ia berharap, Pemerintah Australia bisa menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, seperti ‘Aisyiyah. Pada kesempatan tersebut, Paul Grigson mengatakan, bahwa kunjungannya kali ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama lebih erat. “Pemerintah Australia ingin menjalin menjalin kerjasama di bidang budaya dan agama,” kata dia.
Menurut Grigson, Islam merupakan agama dengan tingkat pertumbuhan paling cepat di Australia dan 50 persen umat Islam lahir di Australia. Dengan demikian, tambah Grigson, menjadi penting untuk menjalin kerjasama dengan ‘Aisyiyah guna mempromosikan pandangan Islam yang berkemajuan dengan strategi pemberdayaan perempuan untuk mendorong perempuan-perempuan terlibat aktif dalam masalah-masalah social kemasyarakatan.
Siti Noordjannah Djohantini, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, menyambut baik kunjungan Duta Besar Australia. Ia menjelaskan bahwa ‘Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Muslim yang telah berusia satu abad dengan paham Islam berkemajuan, yaitu Islam yang membawa kedamaian, antikekerasan, antikorupsi, dan memuliakan perempuan.
“Kerjasama dengan Australia dapat mempromosikan Islam yang damai kepada masyarakat Australia dan dapat bergaul dengan dunia internasional,” tambah Noordjannah.
Untuk mendorong ini, ‘Aisyiyah secara khusus menjalin kemitraan dengan pemerintah Australia melalui program Maju Perempuan untuk Menanggulangi Kemiskinan (MAMPU). Melalui program ini, ‘Aisyiyah telah mendorong pemerintah untuk memberikan akses bagi perempuan terkait layanan kesehatan reproduksi.
Tri Hastuti Nur Rochimah, Koordinator program MAMPU ‘Aisyiyah menjelaskan, bahwa program MAMPU sejalan dengan misi ‘Aisyiyah untuk mendorong kepemimpinan perempuan agar terpenuhinya hak-hak layanan dasar bagi perempuan, termasuk hak kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ekonomi.
Tri memberikan contoh, bahwa saat ini melalui pemimpin perempuan di tingkat komunitas, ‘Aisyiyah telah mendorong Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan dasar di komunitas untuk menyediakan layanan deteksi dini kanker serviks melalui tes IVA (Inspeksi Visual Asetat) dan Pap Smear serta deteksi dini kanker payudara melalui Periksa Payudara Klinis (Sadarnis).
Hal tersebut menjadi penting karena belum semua Puskesmas menyediakan layanan tes IVA dan Sadarnis, dan masih minimnya edukasi tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara bagi perempuan.
Di Indonesia, tambah Tri, Kanker Payudara dan Kanker Serviks merupakan penyebab kematian pertama dan kedua bagi perempuan. Sedangkan kebanyakan kasus kanker pada perempuan di Indonesia ditemukan dalam kondisi stadium lanjut karena minimnya upaya deteksi dini. “Saat ini, atas inisiatif ‘Aisyiyah, sudah lebih dari 3500 perempuan telah melakukan tes IVA di 11 kabupaten yang menjadi percontohan program,” ungkap Tri.
Selain itu, ‘Aisyiyah telah mendampingi perempuan melalui Balai Sakinah ‘Aisyiyah, yaitu kelompok perempuan di tingkat komunitas, untuk menumbuhkan kesadaran kewargaan perempuan dan kewirausahaan di kalangan perempuan.
Lebih lanjut, Tri menjelaskan, hasilnya beberapa komunitas perempuan telah memiliki produk usaha dengan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), dan mendapatkan akses pemberdayaan ekonomi dari pemerintah daerah, seperti terjadi di Pangkep dan Bantaeng, Sulawesi Selatan. Terkait dengan kepemimpinan local perempuan, ‘Aisyiyah telah mendorong perempuan untuk mengambil peran dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa hingga kabupaten,
“Apalagi dalam konteks implementasi UU Desa,” ujar Tri Hastuti.
Sumber: PP Muhammadiyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
