REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Panja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) menemukan sejumlah temuan persiapan ibadah haji 2015.
Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, temuan tersebut diperolehnya saat kunjungan kerja (Kunker) ke Arab Saudi pada 15-21 Maret lalu.
Sodik menyebutkan adanya keganjilan di lapangan mengenai uang muka pemondokan, catering, dan transportasi darat.
“Temuan di lapangan menunjukkan belum ada uang muka yang diterima pihak tekait mengenai hal-hal tersebut,” ungkap Sodik, Kamis (26/3).
Padahal, ungkap dia, sebelumnya Komisi VIII telah menyetujui usulan Kementerian Agama (Kemenag) untuk percepatan uang muka ketiga komponen tadi sekitar Rp 1.747 triliun pada 29 Januari 2015.
Menurut Sodik, Panja BPIH juga telah menemukan hal baru yang berkenaan dengan penyediaan pemondokan, katering dan bis shalawat di Arab Saudi.
Ia menegaskan, penyediaan hal-hal itu melakukan negosiasi langsung dengan penyedia. “Jadi tidak melalui proses tender,” ujarnya.
Selain itu, berkenaan dengan katering, Sodik juga mengaku menemukan hal yang patut dibicarakan kembali dengan Kemenag. Menurutnya, proses subkontraktor pekerjaan katering dengan harga yang jauh di bawah standar dan telah dibayar oleh Kemenag ini kurang tepat.
Ia mengungkapkan, harga katering itu mengakibatkan mutu dan menu makanan yang kelak diterima oleh jamaah haji Indonesia akan di bawah standar pula.
Sodik juga menerangkan, pihaknya menemukan sejumlah pondokan di suatu sektor yang sekiranya masih bisa dikontrak oleh pemerintah.
Menurutnya, jika proses penentuan pondokan lebih aktif, maka akan semakin banyak pondokan yang disewa dalam satu sektor. Sehingga, lanjutnya, penyebaran jamaah haji pun akan semakin terpusat dan teratur.
Panja BPIH juga mendapatkan informasi ihwal pandangan muassasah dan pemerintah Arab Saudi mengenai tim haji Indonesia.
Sodik mengungkapkan, menurut mereka, pengelolaan haji oleh tim Indonesia masih sangat lemah. Karena lemah, lanjutnya, Indonesia pun harus menambah beban biaya yang seharusnya menjadi kewajiban muassasah.
“Seperti pengadaan tenda ber-AC, upgrade karpet di Armina dan toilet,” jelas Sodik.
Terakhir, Sodik beserta Panja BPIH lainnya menemukan data yang tidak sesuai antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Misal, ujarnya, permasalahan jumlah kloter dan kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Kebijakan pemerintah Arab yang tidak sesuai, lanjut dia, seperti kebijakan kontrak jangka panjang dan kewajiban memberi makan jamaah selama di Mekkah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
