Jumat 20 Feb 2015 18:34 WIB

Muslimah HTI Tolak Kontes Putri Indonesia

Rep: mg03/ Red: Agung Sasongko
Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2).   (Republika/Tahta Aidilla)
Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Jum’at (20/2) siang, masa Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi simpatik di depan Monumen Nasional (Monas) dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam orasinya, HTI menyatakan menolak Kontes Kecantikan Puteri Indonesia 2015.

“Perempuan sedang di ekspolitasi oleh para pelaku bisnis, oleh kapitalisme. Kita harus menolak karena kontes semacam ini memamerkan aurat yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad. Tubuh perempuan dijadikan alat promosi, untuk kepentingan bisnis” ujar Isnah Khalil, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI dalam orasinya di depan Monas.

Selain Puteri Indonesia 2015, Muslimah HTI juga menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan kontes-kontes sejenis yang dianggap sebagai simbol eksploitasi tubuh perempuan dan perendahan martabat perempuan.

“Aksi ini kami tujukan kepada pemerintah, terutama  kementrian yang terkait. Kami menyayangkan sikap kementrian pariwisata, kemenpora dan juga terntu saja kementrian pemberdayaan perempuan dan anak yang membiarkan kontes semacam ini terus berlangsung padahal umat islam sudah menolak, artinya pemerintah tidak menunjukkan perlindungan terhadap kehormatan perempuan” kata Iffah.

Menurut mereka, kontes semacam ini melanggar syariat dan merupakan produk budaya Barat yang hendak menularkan kebobrokan moral di negeri-negeri muslim. Pada saat yang sama, kata HTI, negara Barat juga secara terencana menyerang hukum syariat dengan mengekang ketentuan busana muslimah.

“Untuk penyelenggara acara, kepada yang mempunyai kepentingan bisnis kami ingatkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap moralitas bangsa untuk masyarakat umum kami berhara kontes ini tidak hanya diterima sebagai hiburan tapi in adalah event yang melanggar ketentuan syariat makanya meskipun terus menolak dan tidak direspon, masyarakat tetap menyampaikan penolakan,” tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement