REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VI yang akan berlangsung 8-11 Februari di Yogyakarta, dituntut mampu menjawab ragam persoalan yang mendera umat dan bangsa.
Ketua Masjid Istiqlal Jakarta, Dr Adnan Harahap mengatakan berbagai kegaduhan politik dan konflik antar penegak hukum seperti yang terjadi antara Polri dan KPK, mestinya tak terjadi. Apalagi, sebagai negara mayoritas Muslim, mestinya mampu menginternalisasikan nilai-nilai agama yang luhur.
Perseteruan ini, ungkap Adnan, menyebabkan masing-masing pihak saling membuka aib. Ini bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW yang mengajarkan untuk saling menutupi aib dan nasehat menasehati, bukan saling menjatuhkan.”Kita prihatin dengan kondisi Bangsa,” tuturnya dalam Focus Group Discussion, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dalam keterangan pers yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (5/1).
Ketua Umum LDII Prof Abdullah Syam, mendukung berbagai upaya optimalisasi peran umat Islam di berbagai lini seperti politik, ekonomi, dan budaya. Tetapi, paling penting adalah agar KUII bisa turut bersumbangsih mendongkrak peningkatan kualitas sumber daya manusia.”Karena SDM unggul adalah kuncinya,” paparnya.
Anggota Komisi Fatwa MUI, KH Arwani Faishal mendorong agar KUII menghasilkan rekomendasi perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimanapun, pemerintah memiliki tanggungjawab besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.”Ironisnya di antara mereka adalah orang Islam,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
