REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Humas Bank Panin Syariah Subeni meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memperbaiki instrumen tabungan haji menjadi lebih baik dengan membasiskan operasionalnya pada teknologi informasi.
"Pemerintah Jokowi harus memulai terbentuknya instrumen tabungan haji yang lebih baik. Sekarang ini sudah ada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) namun harus ditingkatkan operasionalnya terutama dari sisi IT," kata Corporate Communication PT Bank Panin Syariah Subeni di Jakarta, Ahad.
Ia mengatakan selama ini perbankan syariah yang mulai tahun depan sepenuhnya mengelola dana tabungan haji belum sepenuhnya siap secara infrastruktur karena asetnya yang belum sebesar bank-bank konvensional.
Oleh karena itu keberadaan instrumen pendukung tabungan haji berupa server dan sistem informasinya yang sudah lebih canggih, kata Subeni, akan sangat membantu operasional perbankan syariah dalam mengelola dana tersebut.
"Bank-bank syariah itu tidak mempunyai banyak cabang di daerah karena keterbatasan dana operasional dan kami sedang dalam tahap menerapkan branchless banking sehingga kami memerlukan sistem IT yang teregulasi dengan baik untuk menggarap dana haji itu," katanya.
Pihaknya sangat berharap pemerintahan Jokowi bisa menyambut rencana pengembangan perbankan syariah dengan salah satunya menyiapkan infrastruktur pendukung salah satunya Siskohat yang diterapkan dengan sistem cloud atau komputasi awan.
Sistem itu memungkinkan sumber daya seperti daya komputasi, media penyimpanan (storage), jaringan (network) dan software bisa dijalankan sebagai layanan melalui media jaringan, bahkan dapat diakses di tempat manapun selama terkoneksi dengan internet.
"Apalagi BRI sudah punya satelit, ini bisa sekaligus dimanfaatkan," katanya.
Selama ini, pendaftar tabungan haji ke bank syariah diinput dua kali yakni oleh bank tersebut kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama untuk diinput ulang sehingga rawan terjadi kekeliruan dan "dispute" yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
"Dengan komputerisasi awan dan sistem IT yang lebih baik, daftar antrean haji akan lebih tertib jika sewaktu-waktu Pemerintah Arab Saudi menambah kuota juga tidak akan menjadi persoalan serius," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
