REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur (Jatim), Zainuddin Maliki, mengaku prihatin dengan kondisi ribuan guru madrasah swasta dan ustadz yang mengajar di pondok pesantren (ponpes) di Jatim.
Dari penelusurannya, guru madin maupun ponpes tak mendapat perhatian dari pemerintah sama sekali. Itu terlihat dari besaran pendapatan yang diterima dikisaran ratusan ribu rupiah per bulan atau jauh di bawah upah minimum regional (UMR) setempat.
“Pendapatan guru madrasah swasta dan ustadz sangat memprihatinkan. Mereka bekerja secara ikhlas, namun tak mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar Zainuddin usai diskusi bertajuk ‘Evaluasi Pendidikan 2010’ di Gedung Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Jalan Gentengkali, Surabaya, Selasa (28/12).
Menurut Zainuddin, kondisi mengenaskan itu harus segera diakhiri jika ingin pendidikan di Jatim terus meningkat. Sayangnya, sambung Zainuddin, komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan dengan cara meningkatkan pendapatan guru madrasah dan ustadz masih kurang. Padahal, katanya, mereka bekerja dengan penuh dedikasi untuk mencerdaskan para siswanya dengan mengajarkan pendidikan akhlak disamping pendidikan umum.
“Guru harus diberi kesejahteraan bagus. Tiru Malaysia, dengan mengalokasikan dana tambahan di gaji yang diterimanya, meski bekerja di swasta. Jika tidak, akan banyak pengajar berstatus guru tidak tetap alias mencari obyekan di tempat lain,” terang Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut.
Meski begitu, Zainuddin juga mengkritik kinerja tenaga pengajar tersebut yang kadang cara mengajarnya masih teacher oriented, bukan student center learning. Hal itu dinilai Zainuddin membuat kualitas pendidikan di madrasah swasta dan ponpes semakin tertinggal dibanding pendidikan formal.
“Tapi, kita tak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada tenaga pengajar yang bersangkutan. Disinilah dibutuhkan peran dan perhatian lebih pemerintah untuk mengupayakan pendidikan di madrasah swasta dan ponpes bisa meningkat,” katanya.
Kepala Dindik Jatim, Harun, mengatakan berkomitmen meningkatkan pendidikan madrasah dan ponpes di Jatim. Harun menyebut program pemberian intensif kepada para ustadz sebesar Rp 300 ribu per bulan. “Kami juga memberi intensif sebanyak Rp 15 ribu kepada siswa ula (SD), serta siswa wustho dan ulya (SMP dan SMA) sebanyak Rp 25 ribu. Itu bentuk kepedulian dan apresiasi untuk membantu peningkatan mutu pendidikan,” tukas mantan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jatim tersebut.
Harun mengaku tak mudah meningkatkan pendidikan dengan cara cepat. Namun, ia menegaskan sudah bekerjasama dengan stakeholder guna membentuk sinergi untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi madrasah dan ponpes di Jatim. “Jatim menjadi provinsi pertama yang memberikan intensif kepada tenaga pengajar di madrasah dan ponpes. Karena jumlahnya banyak peningkatan kualitas akan dirasakan secara bertahap,” kata Harun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
