REPUBLIKA.CO.ID, LUANDA -- Pemerintah Angola membantah pihaknya memberlakukan kebijakan anti-Islam. Hal itu diungkap staf kedutaan Angola untuk Amerika Serikat.

"Republik Angola adalah negara yang tidak ikut campur untuk urusan agama. Kami memiliki banyak agama di sana. Ini merupakan bentuk kebebasan beragama. Kami memiliki komunitas Kristen, Katolik, Yahudi, Muslim dan lainnya," kata dia seperti dilansir International Bussines Times, Selasa (26/11).

Meski tidak menyebut secara detail kebijakan itu, staf kedutaan tersebut menegaskan tidak mengetahui adanya aturan itu. "Saat ini, kami tidak memiliki informasi tentang itu. Kami membacanya di internet. Dan kami tidak bisa membenarkan itu, apalagi presiden tidak ada di dalam negeri sejak sepekan lalu," ucapnya.

Beberapa hari belakangan, media Afrika dan Angola menyoroti kebijakan pemerintah Angola yang melarang umat Islam beribadah di masjid. Ini merupakan hal perdana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah masjid dihancurkan oleh pemerintah, termasuk sebuah masjid di Viana, Luanda 17 Oktober silam.

Beberapa pejabat Angola menegaskan umat Islam tidak diterima di Angola, dan pemerintah tidak akan melegalkan keberadaan masjid di negara itu. Untuk itu, IUMS meminta Angola menarik keputusannya itu dan mendesak PBB serta Uni Afrika agar menekan pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika