REPUBLIKA.CO.ID, Ketua Keuskupan Lugano di Swiss, Uskup Pier Giacomo Grampa mengatakan, "Dalam pengesahan undang-undang larangan pembangunan menara masjid di Swiss, pemerintah menilai pembangunan menara akan meningkatkan kekuatan politik Muslim, namun kami menentang masalah ini."
Sebagaimana dilaporkan IRNA, Rabu (12/1), Uskup Pier Giacomo Grampa kemarin dalam Konferensi Internasional Kemuliaan Manusia dari Perspektif Islam dan Kristen di kota Qom, Iran, menuturkan, "Kami menentang keputusan pemerintah Swiss. Kami ada bersama saudara-saudara kami umat Islam dan akan membela hak-hak mereka di negara Swiss."
Ia mengingatkan bahwa masalah yang ada saat ini di antara agama-agama, akan terselesaikan dalam jangka panjang. Selain itu, ia mengingatkan bahwa jangan pernah berharap masalah itu akan selesai hanya dengan menggelar sebuah dialog.
Seraya menyinggung masalah pembatasan jilbab di beberapa negara Eropa, Uskup Grampa menandaskan, sangat disayangkan bahwa perempuan-perempuan Katolik di Jenewa bahkan tidak dapat hadir di sekolah dengan memakai jilbab dan ini tidak hanya terbatas pada Muslim.
"Para pemeluk agama di berbagai negara harus memiliki kebebasan dalam menjalankan kepercayaannya dan kami menganggap segala bentuk pembatasan, melanggara hak asasi manusia," tegasnya.
Uskup Grampa menegaskan, "Kita harus punya pendekatan realistis terhadap kemuliaan manusia dan sebagaimana kita menghargai undang-undang, kebebasan, hak dan akal, kita juga perlu memberi perhatian khusus kepada kemuliaan umat manusia."
Menurutnya, untuk lebih memahami satu sama lain, maka perlu membangun dialog untuk memahami satu sama lain. "Perbedaan antara agama adalah hal yang alamiah, dan perbedaan pandangan ini jangan sampai melahirkan perseteruan," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
