REPUBLIKA.CO.ID, BIRMINGHAM--Sebuah proyek yang bertujuan untuk memata-matai kawasan muslim di Birmingham dengan menempatkan lebih dari 200 kamera CCTV kini sudah dihentikan. Hal itu dilakukan setelah adanya liputan investigasi oleh salah satu koran terkemuka Inggris, Guardian, yang mengungkap hal itu dilakukan sebagai insiatif kontraterorisme.
Tas-tas ditempatkan di depan kamera, yang baru saja dipasang di kawasan Washwood Heath dan Sparkbrook, untuk mencegah pengawasan dari komunitas itu tidak dimonitor, sementara dilakukan konsultasi penuh dan mendalam.
Dalam sebuah pernyataan gabungan, Kamis malam (17/6) antara kepolisian West Midlands dan dewan kota Birmingham mengatakan, kamera itu tidak akan dinyalakan.
Mereka meminta maaf karena tidak terbuka saat penyusunan proyek itu, yang sebenarnya digunakan untuk memerangi terorisme, disalahartikan menjadi "perusak kepercayaan masyarakat".
Namun, pihak berwenang bersikukuh bahwa proyek senilai 3 juta pondsterling itu akan tetap dilanjutkan dengan melakukan pembicaraan dengan masyarakat, dengan alasan kamera tersebut dapat mengurangi kejahatan.
Percobaan untuk kamera tersebut telah dilakukan, dan rencananya akan kembali dilakukan pada awal Agustus nanti.
Namun, rencana tersebut sedang dalam perdebatan setelah adanya kritik keras dari masyarakat mengenai skema tersebut. Para pengacara hak asasi manusia kini tengah mengajukan peninjauan hukum untuk skema itu.
Parlemen diminta untuk menarik Projek Champion sebagai "simbol pelanggaran kebebasan sipil" secepatnya pada pekan ini diajukan oleh dewan kota dari partai buruh untuk Birmingham Green Hall, Roger Godsiff.
Sumber dari kepolisian mengaku, inisiatif itu pertama kali dilontarkan di Inggris yang bertujuan untuk usaha pengendalian populasi dianggap "berisiko" beraliran ekstrim.
Project Champion
Dengan nama Project Champion, monitor terhadap dua kawasan itu dilakukan oleh sebuah jaringan kamera 169 automatic number plate recognition (ANPR), tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan kamera seluruh pusat kota.
Kamera-kamera tersebut termasuk jenis kamera rahasia dipasang secara diam-diam di jalan, membentuk susunan "lingkaran baja". Artinya, para penduduk tidak dapat masuk atau keluar dari area tersebut tanpa kendaraan mereka terdeteksi. Rencananya, data tersebut akan disimpan selama dua tahun.
Tidak pernah ada konsultasi formal mengenai skema itu, termasuk 49 kamera CCTV tambahan. Beberapa dewan kota lokal yang dikabari mengenai kamera itu mengaku, mereka salah pengertian dan menyangka kamera itu didesain untuk mengetahui perilaku yang antisosial, transaksi obat terlarang serta kejahatan kendaraan.
Para wakil rakyat itu tampak gusar pada sebuah pertemuan di pusat kota pekan lalu, setelah Guardian membuka informasi bahwa kamera itu dibiayai oleh pendanaan Terrorism and Allied Matters (Tam) dan dikelola oleh para pegawai kepolisian yaitu Association of Chief Police Officers.
Padahal, proyek itu disetujui dengan alasan "menghalangi atau mencegah terorisme atau membantu mengadili mereka yang bertanggung jawab".
Pejabat senior dari Safer Birmingham Partnership (SBP) yaitu mitra antara polisi dan dewan kota diminta untuk mengawasi proyek tersebut tidak menyadari hubungan dalam memerangi terorisme sampai dua bulan yang lalu.
"Kami menerima sepenuhnya saat konsultasi awal antara dewan kota dari Sparkbrook dan Washwood Heath, fokus utama dari proyek itu, juga harus mencakup wakil-wakil terpilih dari semua daerah yang terkena dampak lain," ujar pernyataan dari mitra tersebut.
"Kami juga menerima pendapat yang mengatakan, sebaiknya lebih terbuka mengenai peran dari unit kontraterorisme dalam manajemen proyek Champion," tambah mereka.
"Meskipun unit kontraterorisme bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan mengamankan pendanaan pemerintah pusat, dan mengawasi aspek teknis instalasi, lokasi kamera seharunya dipilih berdasarkan data kejahatan publik, bukan hanya kontraterorisme intelijen," jelas SBP dalam pernyataannya.
Mereka mengaku, manajemen jaringan akan selalu menjadi tanggung jawab polisi setempat. "Kami memohon maaf atas kesalahan tersebut, dengan sangat menyesal kemungkinan adanya perusakan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan dewan kota," ujar SBP dalam permohonan maaf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
