REPUBLIKA.CO.ID, KENYA— Para pemimpin Muslim di kawasan Pesisir Kenya menyerukan pembicaraan dengan pemerintah dan sekolah-sekolah dalam upaya untuk menerima jilbab sebagian dari seragam sekolah.
Para pemimpin Muslim di kawasan Pesisir Kenya mengutuk keputusan Mahkamah Agung, yang isinya menyatakan para murid perempuan tidak boleh memakai jilbab jika pergi ke sekolah. Masalah ini dinilai akan membuat perpecahan masyarakat karena dianggap tidak adil.
Berbicara kepada wartawan Kenya di masjid Mbaruku, Dewan Tertinggi Muslim Kenya (Supkem) Koordinator Mombasa, Sheriff Mundhar Khaitany, mengatakan pihak-pihak yang terlibat harus duduk dan berbicara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ia meminta umat Islam di seluruh negeri bersabar untuk menemukan solusi. “Ini adalah masalah nasional dengan konsekuensi besar. Semua pihak yang terlibat harus berdialog dan menemukan solusi yang bertahan selamanya, ”katanya dilansir dari nation.co.ke, Selasa ( 29/1).
Ia mendesak pemerintah dan sekolah-sekolah terlibat dalam dialog konstruktif guna menemukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan.
"Sebanyak 80 persen guru adalah non-Muslim dan kami selalu bekerja sama dengan mereka ketika mereka mendidik anak-anak kami," ucapnya.
Maka dari itu, lanjutnya, walaupun Muslim adalah minoritas tetapi hak-hak umat Muslim tidak boleh ditolak. Sebab, konstitusi memberi kebebasan agama apapun termasuk umat Muslim yang beribadah dan memakai jilbab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
