REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jilbab dan busana Muslim kini tak sekadar mode. Perannya bergeser menjadi masalah politik global dan sosial. Banyak pihak membingkai masalah jilbab ini menjadi sebuah kebebasan ekspresi diri perempuan atau sebaliknya simbol ketidaksetaraan gender dan penindasan, khususnya di Australia.
Ketika berkuasa, Perdana Menteri Tonny Abbott pernah mengkritik Departemen Perdagangan dan Luar Negeri (DFAT) karena menyeponsori pameran busana Muslim buatan Australia di Malaysia. Pameran Faith, Fashion, Fusion: Muslim Women's Style di Australia dikembangkan oleh Museum Seni Terapan dan Ilmu Pengetahuan Pemerintah New South Wales pada 2012 dan diluncurkan di Malaysia pada November 2017.
Acara ini menampilkan burkini yang ditemukan oleh Aheda Zanetti. Ini merupakan bagian dari diplomasi mode yang dipamerkan perancang busana Australia dan akademisi seperti Susan Carland.
Zanetti mengatakan ini adalah produk yang dibuat di Australia. Industri ini menyediakan pekerjaan bagi warga Australia dan memamerkan produk ke negara lain seperti Malaysia. Abbott dalam the Australianmengatakan, mendukung kegiatan ini sama saja dengan mengabaikan nilai-nilai Australia.
"Saya hanya benar-benar terperangah bahwa agen pemerintah Australia yang resmi harus menjadi kaki tangan untuk apa itu, untuk menempatkannya pada pandangan paling baik, pandangan yang sangat kuno tentang kesopanan," kata Abbott.
Namun, Ilham A Ismail yang juga penata busana Australia berpendapat, pameran itu adalah kesempatan besar bagi para perancang Australia untuk memasuki industri mode yang sedang berkembang.
"Australia adalah negara paling multikultural di dunia dan jika kami tidak mempromosikan berbagai bagian masyarakat Australia, kami ada di mana?" ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
