REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Federasi utama Austria dari penduduk Muslim (IGGiOe) telah menyatakan keprihatinan atas pengumuman pemerintah negara tersebut tentang penutupan tujuh masjid yang didanai oleh pemerintah Turki. IGGiOe juga mengkritik kebijakan pemerintah Austria untuk mengusir para ulama.
"Wina ingin mendiskreditkan komunitas agama," kata presiden grup IGGiOe Ibrahim Olgun, pada Ahad (10/6), dilaporkan Aljazirah. "Kebijakan itu tidak tepat untuk mengendalikan ruang gerak muslim dalam politik dan pada akhirnya akan menyebabkan melemahnya struktur dalam komunitas Muslim di Austria."
Olgun juga mengkritik pemerintah karena tidak menginformasikan federasi mengenai langkah-langkah awalnya. Terlebih karena pemerintah mengumumkannya pada Jumat terakhir bulan puasa Ramadhan.
Pihaknya menyarankan seharusnya solusi dikerjakan bersama di meja perundingan daripada secara sepihak di belakang minoritas Muslim. IGGiOe akan mengadakan audit sendiri terhadap masjid dan personel yang terkena dampak kebijakan sebelum meminta pertemuan dengan kementerian budaya.
Pada konferensi pers pada hari Jumat (8/6), Kanselir Sebastian Kurz mengatakan pemerintah menutup masjid Turki dan membubarkan kelompok yang disebut Komunitas Agama Arab, yang menjalankan enam masjid.Tindakan pemerintah Austria itu berdasarkan undang-undang 2015.
Undang-undang tersebut melarang pendanaan asing dari kelompok agama dan mengharuskan masyarakat Muslim untuk memiliki pandangan fundamental positif terhadap negara dan masyarakat (Austria).
Hingga 60 Imam dan keluarga mereka terancam diusir. Wina mengatakan mereka dibiayai oleh Ankara, sehingga melanggar larangan keuangan asing organisasi keagamaan. Dua imam yang telah menunggu permintaan perpanjangan izin tinggal kemudian tiba-tiba ditolak.
Beberapa partai oposisi Austria secara luas mendukung langkah itu, dengan kaum Sosial Demokrat kiri-tengah menyebutnya hal yang masuk akal pertama yang dilakukan pemerintah ini.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (9/6) mengecam keras langkah itu sebagai anti-Islam. Ia berjanji akan bertindak sebagai tanggapan atas langkah tersebut.
"Langkah-langkah yang diambil oleh perdana menteri Austria, saya khawatir, memimpin dunia menuju perang antara salib dan bulan sabit." Sekitar 360 ribu orang asal Turki tinggal di Austria, termasuk 117 ribu warga Turki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
