REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Sebuah organisasi internasional bernama Dewan Minoritas Muslim Dunia diluncurkan di Abu Dhabi pada Senin (16/4). Dewan tersebut dibentuk untuk mengatasi tantangan yang dihadapi minoritas Muslim di seluruh dunia dan guna memenuhi ambisi mereka.
Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Senior Ali Rashid Al Nuaimi mengatakan Dewan Minoritas Muslim Dunia akan berbasis di Abu Dhabi dan berusaha mempromosikan hak-hak sipil dan politik minoritas Muslim sebagai hak asasi manusia yang melekat. Dewan Muslim Senior juga merupakan organisasi internasional independen yang berbasis di Abu Dhabi, yang dibentuk pada 2014 untuk mempromosikan perdamaian di komunitas Muslim.
Piagam Dewan Minoritas Muslim Dunia akan dikerjakan selama kongres internasional minoritas Muslim yang akan diadakan di Abu Dhabi pada Mei mendatang. Piagam tersebut dibentuk untuk mengatasi tantangan dan peluang sekitar 500 juta Muslim yang bekerja dan tinggal di luar dunia Islam.
Konferensi Internasional yang bertajuk 'Minoritas Muslim: Peluang dan Tantangan' tersebut juga akan mengeksplorasi cara-cara bagi mereka untuk memenuhi peran mereka baik sebagai Muslim yang baik dan warga negara yang baik. Di samping itu, mendorong kontribusi positif mereka dalam masyarakat. Al Nuaimi mengatakan Dewan Minoritas Muslim Dunia diproklamasikan atas permintaan dari pemimpin dan institusi yang mewakili minoritas Muslim di seluruh dunia.
"Berdasarkan pesan budaya dari Uni Emirat Arab untuk menyebarkan budaya perdamaian dan keamanan dan mengonsolidasikan nilai-nilai koeksistensi dan saling menghormati di antara orang-orang di dunia, Dewan Minoritas Muslim Dunia diluncurkan," kata Al Nuaimi, dilansir di Gulf News, Selasa (17/4).
Al Nuaimi menambahkan, dewan itu juga dirancang mempromosikan toleransi dan dialog di antara para penganut agama. Menurutnya, majelis konstituante dari dewan itu akan diadakan selama Konferensi Minoritas Muslim Dunia di dalam Komunitas non-Muslim.
Al Nuaimi mengatakan, lebih dari setengah miliar umat Muslim, setara dengan sepertiga dari negara Muslim hidup sebagai minoritas di negara-negara multikultural, beragama dan etnis.
Karena itu, ia menekankan perlunya meluncurkan sebuah perintis inisiatif global untuk mempromosikan konsep kewarganegaraan dan nilai-nilai di antara minoritas Muslim sebagai komponen utama dalam pembangunan negara-negara mereka dengan bekerja untuk memperbaiki citra stereotip Islam dan Muslim. Sesuai dengan konten universal dari hak agama dan etnis minoritas, maka dewan itu menjamin hak masyarakat dalam pluralisme budaya dan agama.
"Dewan ini bertujuan mengkoordinasikan upaya-upaya lembaga minoritas Muslim dan meningkatkan peran mereka dengan mendorong anggota minoritas Muslim berkontribusi pada kebangkitan negara-negara mereka, memperbaiki citra stereotip Islam dan minoritas Muslim dan menjembatani kesenjangan intelektual dan budaya antara komponen masyarakat manusia," tambah Al Nuaimi.
Al Nuaimi menekankan dewan ini tidak dimaksudkan menjadi pengganti institusi lokal yang beroperasi di komunitas minoritas Muslim atau lembaga pemerintah. Sebaliknya, lembaga itu akan fokus membantu lembaga-lembaga ini mengembangkan mekanisme melayani negara mereka melalui platform yang akan memungkinkan mereka berbagi pengalaman dan bekerja sama. Selain itu, membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang di masyarakat mereka dan bekerja sama dengan pemerintah.
Wakil Ketua Komite Tertinggi untuk Konferensi Dunia Minoritas Muslim Mohammad Al Bechari mengatakan lembaga tersebut akan melaksanakan sejumlah tugas yang meningkatkan praktik minoritas Muslim di berbagai negara dan meningkatkan keefektifan kinerja mereka terhadap anak-anak dan komunitas mereka. Al Bechari mengatakan, dewan tersebut akan meluncurkan Piagam Global Hak dan Kebebasan Minoritas Muslim dan rencana strategis mempromosikan peran peradaban minoritas Muslim. Menurutnya, dewan juga bertujuan mempromosikan pluralisme budaya dan menghormati kekhususan budaya dan intelektual dari minoritas Muslim di dunia dan mempromosikan nilai-nilai moderasi, dialog, toleransi dan kepemilikan nasional.
"Dan untuk menolak fanatisme agama dan kebencian orang lain dan untuk mempromosikan hak-hak sipil dan politik dari minoritas Muslim sebagai hak asasi manusia yang melekat sesuai dengan konvensi internasional dan nasional," kata Al Bechari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
