REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pengadilan Tinggi Karnataka India menolak petisi yang diajukan oleh para perempuan Muslim di Udupi yang mencari hak untuk mengenakan jilbab di ruang kelas. Pengadilan mengumumkan penolakan ini setelah berbulan-bulan kontroversi mengenai larangan jilbab di India.

Pengadilan Tinggi menyatakan, penggunaan jilbab bukanlah praktik penting dalam Islam dan kebebasan beragama berdasarkan Pasal 25 konstitusi tunduk pada pembatasan yang wajar. Para pelajar tidak dapat menolak seragam yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan karena termasuk dalam kategori pembatasan yang wajar.

Putusan tersebut telah dikritik secara luas oleh umat Islam, terutama perempuan Muslim di platform media sosial, yang merasa bahwa putusan tersebut akan semakin mengasingkan umat Islam di India.

Aliya Assadi, remaja 17 tahun yang kuliah di Perguruan Tinggi Pra-Universitas (PU) di Udipi dan salah satu pemohon terhadap kebijakan kontroversial larangan jilbab, merasa berkecil hati dengan putusan pengadilan.

"Putusan itu mengejutkan bagi kami karena kami memiliki harapan dan kepercayaan yang tinggi pada peradilan. Itu telah menghacurkan kami di dalam," tuturnya seperti dilansir TRT World, Kamis (17/3/2022).

Assadi mengatakan, jika jilbab bukan bagian penting dari agama Islam, para pelajar perempuan Muslim tidak akan berjuang untuk itu dan mengganggu studi mereka. "Sebagai seorang perempuan, saya tahu bagaimana hal itu akan mempengaruhi sebagian besar pendidikan (kita) karena banyak dari kita tidak punya pilihan selain berhenti belajar," ucapnya.