Sabtu 22 Jan 2022 05:47 WIB

Hamas-Fatah Adu Argumen Soal Infrastruktur Gaza yang Rusak 

Terjadi adu argumen Fatah dan Hamas soal infrastruktur yang rusak.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Muhammad Hafil
Selebrasi perdamaian Hamas dan Fatah (ilustrasi)
Foto: channel4.com
Selebrasi perdamaian Hamas dan Fatah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA--Runtuhnya infrastruktur di Jalur Gaza memicu saling tuding antara Hamas, gerakan Islam yang menguasai Jalur Gaza, dan Fatah, partai yang menjalankan pemerintah Palestina (PA) di Tepi Barat. Adu argumen terjadi antar anggota organisasi itu setelah banjir yang menyebabkan infrastruktur Gaza makin terpuruk. 

Pekan lalu, daerah kantong pesisir yang miskin itu mengalami hujan lebat selama tiga hari, memperburuk lalu lintas di banyak jalan, dan khususnya di daerah-daerah yang rusak akibat konflik terbaru antara Israel dan faksi-faksi Palestina pada Mei 2021.

Baca Juga

Pada bulan Mei, pengeboman Israel selama 11 hari menargetkan Gaza, menewaskan lebih dari 250 warga Palestina dan melukai ribuan lainnya.  Puluhan ribu rumah dan banyak infrastruktur dasar Gaza hancur.

Penduduk setempat mendokumentasikan banjir dengan memposting video di media sosial.  Banyak yang terkena dampak, termasuk anak-anak yang mulai berangkat ke sekolah.

Menteri Palestina untuk pemerintah daerah, Magdi Al-Saleh menganggap Hamas bertanggung jawab penuh atas runtuhnya infrastruktur di Jalur Gaza karena penolakannya untuk mengadakan pemilihan kota.  Boikot Hamas mengakibatkan pemerintah menahan dana publik yang akan dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur yang dilanda perang. 

Al-Saleh mengatakan kepada The New Arab bahwa banjir Gaza adalah peristiwa bencana dan tragedi nyata yang hampir merenggut nyawa puluhan anak, sebagai akibat dari kegagalan pemerintah kota di sana. Juga kegagalan Hamas untuk membayar iuran kepada PA. 

"Sepertinya Hamas tidak peduli dengan nyawa orang, juga tidak peduli dengan nasib mereka. Banyak negara di dunia bersimpati dengan foto-foto sedih itu dari penduduk jalur itu, tapi Hamas tidak," katanya. 

Sedangkan Juru Bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kepada The New Arab bahwa baik al-Saleh maupun pejabat PA lainnya memiliki hak untuk berbicara tentang krisis Gaza, karena pemerintah mereka secara aktif berpartisipasi dalam memaksakan blokade ilegal Israel pada orang-orang Gaza di Gaza.

"Pernyataan Al-Saleh bias dan konsisten dengan narasi pendudukan," katanya, sambil meminta pejabat Fatah untuk bertanggung jawab.

"Akan lebih baik bagi al-Saleh dan otoritasnya untuk menangani dampak tekanan rendah [atmosfer] di Tepi Barat, daripada menuduh kami di jalur itu," tambahnya. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement