REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Konferensi Internasional Filantropi Islam Asia Tenggara ke-6 di Yogyakarta memasuki hari kedua. Pada kesempatan ini, semangat wakaf jadi salah satu menu utama yang coba didengungkan lagi di Asia Tenggara.
Diskusi diisi Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo, Dirut Dompet Dhuafa Filantropi Imam Rulyawan dan Direktur P3EI FE Universitas Islam Indonesia (UII) Agus Widarjono. Diskusi dipandu Direktur Institut Manajemen Zakat (IMZ) Kushardanta Susilabudi.
Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, Imam Rulyawan mengatakan, Dompet Dhuafa mengaku kepada memang mengembangkan wakaf kombinasi. Artinya, DD mengembangkan kombinasi wakaf kebaikan (khairi) dan wakaf ahli (zurri).
Dompet Dhuafa berpegangan kepada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004. Untuk mencapai keberhasilan, Imam berpendapat, pengelolaan memang harus dilakukan dengan berpikir secara komersil.
"Agar bisa memberikan hasil secara maksimal, jadi profit itu indikator kesuksesan nadzir," kata Imam di Eastparc Hotel Yogyakarta, Rabu (25/4).
Saat ini, investasi wakaf yang dimiliki Dompet Dhuafa sekitar Rp 300 miliar. Itu terdiri dari lima rumah sakit, 14 klinik, optik, abotik, 100 tenaga kesehatan profesional, 600 perawat bersertifikasi, 200 bidan dan 10 ambulans.
Imam berharap, pada 2021 nanti Dompet Dhuafa bisa menyediakan 5.000 tempat tidur untuk dhuafa melalui jaringan-jaringan rumah sakit DD. Untuk mewujudkannya, Dompet Dhuafa menargetkan investasi wakaf uang sekitar Rp 1,5 triliun.
"Untuk itu, Dompet Dhuafa tengah mendorong masyarakat untuk wakaf uang, come on wakaf," ujar Imam.
Senada, Ketua Baznas, Bambang Sudibyo mengingatkan, filantropi merupakan isu utama dalam dunia Islam. Ia menilai, umat Islam terlibat dua kebaikan filantropi yaitu hablumminallah dan hablumminannas.
Ia menerangkan, yang masuk kewajiban tentu saja zakat yang terdiri dari zakat aset, zakat pemasukan dan zakat fitrah. Sedangkan, yang menjadi sunnah terdiri dari infaq, sodaqoh, kurban, aqiqah dan tentu saja wakaf.
Untuk itu, ia mendorong semua lembaga-lembaga amil zakat untuk mendapat audit dari kantor-kantor akuntan publik. Bambang berharap, semua lembaga amil zakat yang ada di Indonesia kelak mendapatkan supervisi pula dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Baznas akan memulainya, dan kita dorong dari semua laz-laz itu biar dari sekadar lembaga syariah ke lembaga profesional," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
