REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arif Fakhrullah menyampaikan dukungannya agar Aparatur Sipil Negara (ASN) membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
"Saya selaku ketua umum Korpri mendukung ASN yang membayar zakatnya melalui Baznas. Itu sudah komitmen dari Korpri menyalurkan zakat para PNS melalui Baznas," kata Zudan saat dihubungi Republika, Jumat (9/2).
Kendati demikian, terkait rencana pemotongan zakat dari gaji ASN Muslim, Zudan meminta pemerintah untuk mengundang perwakilan ASN membahas bersama kebijakan ini terlebih dahulu. Sehingga ASN dapat turut memberikan masukannya agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.
"Tetapi mengenai pemotongan ini, kita belum pernah diajak bicara sehingga konsepnya saja belum tahu," ujarnya.
Bagi Zudan, zakat merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan. Sehingga harus menjadi prioritas utama. "Kalau untuk keperluan agama, itu harus diutamakan harus diprioritaskan. Kalau misalnya ASN bisa kredit motor, jadi dia bisa katakanlah bisa bersedekah. Jadi sedekah menjadi kewajiban, mau disalurka nlewat Baznas bagus," ucap dia.
Hingga kini, sambungnya, pemerintah belum mengundang perwakilan dari ASN untuk membahas bersama rencana kebijakan ini. Ia berharap, pemerintah dapat menyertakan ASN dalam setiap pembahasan kebijakan yang melibatkan ASN .
"Mari kita sempurnakan konsep yang sudah dibuat oleh Menteri Agama ini, kita pikirkan sama-sama. Sehingga semua ASN merasa terlibat," kata Zudan.
Ia pun menyarankan, jika kebijakan inidiharapkan akan menjadi gerakan nasional, maka seharusnya tak hanya gaji para ASN Muslim saja yang dipotong. Namun juga gaji pejabat lainnya, seperti pegawai BUMN dan BUMD serta anggota parlemen yang juga menerima gaji dari negara.
"Jangan hanya ASN -lah yang kira-kiradisentuh-sentuh terus. Yuk kalau ini mau menjadi gerakan nasional, dari anggota DPR, DPD, DPRD, itu kan gajinya juga dari APBN APBD, pegawai BUMN BUMD biar kalian menjadi gerakan yang besar," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
