REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah atau Center for Islamic Business and Economic Studies (CIBEST), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggelar Seminar Nasional dan Public Expose Indonesia Zakat Outlook.
Acara bertema "Revitalisasi Peran Zakat dalam Mendorong Perekonomian Negara yang Berkelanjutan" ini digelar di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Kepala Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas yang juga Ketua Departemen Ekonomi Syariah IPB, Dr Irfan Syauqi Beik, menyampaikan acara ini merupakan bagian dari diseminasi produk pusat kajian strategis Baznas yang saat ini telah berusia satu tahun.
Dalam perjalanannya Puskas Baznas telah mencoba berkontribusi dalam memperkuat Baznas. “Produk Puskas juga telah diadopsi bagian pengelola zakat nasional, misalnya indeks zakat nasional telah dijadikan kebijakan nasional, juga sudah diapresiasi secara internasional,” kata Irfan Syauqi Beik dalam rilis IPB yang diterima Republika.co.id, Kamis (14/12).
Selain itu, terangnya, dalam seminar nasional ini disampaikan terkait dinamika pengelolaan zakat secara nasional. “Pengelolaan zakat nasional pada tahun 2017 ini lebih baik dibanding tahun 2016. Indikatornya adalah sisi penghimpunan zakat secara nasional mencapai 25-30 persen,” tuturnya.
Dampak peningkatan kesejahteraan naik 10 persen, baik pendapatan kondisi moralitas juga mentalitas. "Karena prinsip Puskas Baznas, kesejahteraan tidak hanya diukur secara materi, tetapi mentalitas dan juga moralitas," ujarnya.
Ia menambahkan, program ini dinilai berhasil meningkatkan pendapatan penerima zakat (mustahik) hingga 27 persen dalam setahun. Jika dilihat dari pendapatan per bulan, para mustahik memiliki kecenderungan peningkatan yang positif 27 persen atau meningkat dari Rp 2.660.770 per bulan menjadi Rp 3.231.438 per bulan.
Ia menyampaikan Puskas perlu didukung melalui kerja sama semua sektor, terutama dengan perguruan tinggi. "Tanpa kampus, pembangunan zakat tidak akan optimal," imbuhnya.
Dr Irfan mengatakan dalam mendorong peningkatan zakat di daerah, masih perlu dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) setempat. Dukungan tersebut ada dua hal yaitu sisi aturan atau peraturan daerah (Perda) dan dukungan anggaran.
Sekretaris Institut (SI) IPB, Dr Ibnul Qayim menyampaikan IPB sebagai perguruan tinggi menyambut baik acara ini. Ibnul Qayim pun berharap jika seandainya ada nomor pokok wajib zakat.
Ide lainnya adalah para pembayar zakat bisa parkir gratis di kawasan kampus IPB Botani Square. “Seperti halnya pembayar pajak, bagi para pembayar zakat ke depan dibuat pengumuman pembayar zakat terbesar di IPB, supaya kesadaran masyarakat akan membayar zakat meningkat,” imbuhnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Badan Amil Zakat (BAZ) masing masing daerah serta perwakilan kampus dari seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
