REPUBLIKA.CO.ID, BANGLADESH -- Terjebak selama tujuh hari di dalam hutan belantara, merupakan pengalaman yang paling tak terlupakan bagi Zubair dan keluarganya. Sekuat tenaga melarikan diri dari kejaran tentara Myanmar yang mengepung desanya di Rakhine. Selama tujuh hari, memakan apapun yang ditemui demi menipu lapar.
Kisah Zubair adalah satu lembar cerita pilu Etnis Rohingya yang terusir dari kampung halamannya. Pengungsi Rohingnya di Cox Bazzar, Bangladesh, kian memprihatinkan kondisi kesehatannya, kekurangan minum dan makanan, bahkan gugur meregang nyawa. Sehingga kebutuhan akan layanan kesehatan bagi para pengungsi menjadi teramat penting dihadirkan.
Hingga Senin (16/10) sekitar 4.599 pengungsi Rohingya di Kamp Jamtoli, Ukhiya, Cox Bazzar mendapatkan layanan kesehatan cuma-cuma. Layanan kesehatan yang diberikan oleh Dompet Dhuafa dan organisasi kemanusiaan lainnya yang tergabung di IHA. Berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, dan penyuluhan cara cuci tangan kepada anak-anak. Layanan kesehatan tersebut sudah dibuka selama 19 hari, sejak tanggal 28 September 2017.
Dengan telah diterbitkannya izin dari pemerintah Bangaladesh untuk Dompet Dhuafa (DD) sebagai lembaga pertama di Indonesia yang mendapatkan ijin dalam isu penanganan pengungsi Rohingya, maka program kemanusiaan akan semakin terukur dan berdampak secara optimal.
"Layanan medis, WASH, distribusi logistik dan shelter hingga pendidikan sebagai ikhtiar DD ke depan semakin terbuka lebar untuk segera diwujudkan secara strategis dan berkelanjutan," kata GM Program Ekonomi dan Sosial Dompet Dhuafa, Benny, Rabu (18/10).
Menurut Benny, urgensi legalitas aktifitas program DD sebagai bagian dari peran Indonesia untuk kemanusiaan dunia bersama IHA (Indonesian Humanitarian Alliance) telah tercatat dan diakui secara sah oleh pemerintah Bangladesh.
Dengan adanya ijin ini, jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi tim kemanusiaan yang bekerja semakin terang dan jelas. Sebagai reprensentatif IHA, lanjut Benny, perizinan yang diperoleh DD juga berguna bagi aksi kemanusiaan IHA di Bangladesh.
"Perizinan ini merupakan syarat utama untuk bisa bekerja di Cox Bazaar, pemerint Bangladesh bahkan sudah me-banned beberapa lembaga internasional dan lokal yang melakukan aktifitas kemanusiaam tanpa izin resmi tersebut," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
