REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai zakat dan wakaf memiliki potensi yang besar dalam perekonomian dan dapat memakmurkan masyarakat. Kendati begitu, kesadaran publik untuk membayar zakat masih belum optimal.
Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismal menilai, regulasi untuk zakat sudah mendukung, sudah ada UU zakat yang menjadi dasar pendirian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Penghimpunan zakat juga terus meningkat, per tahun lalu sudah terhimpun Rp 4 triliun.
"Masalah klasik zakat itu kesadaran publik untuk bayar zakat masih belum optimal, pembayaran zakat juga masih belum ke lembaga resmi zakat. Potensi zakat untuk membantu pengentasan kemiskinan belum bisa optimal,"ujar Rifki pada Republika.co.id, Senin (31/10).
Menurut Rifki, hipotesa kesadaran yang masih rendah ini berdasarkan kolektibilitas zakat oleh Baznas yang masih rendah, baru Rp 4 triliun dari potensi Rp 217 triliun. Sedangkan jumlah aktual yang dibayar publik, langsung ke mustahik tanpa via amil tidak ada datanya karena tidak ada laporan.
Sementara Wakaf juga sudah diatur dalam undanh-undang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun demikian, lanjut Rifki, potensi tanah wakaf yang tersebar di lebih dari 430 ribu lokasi di Indonesia dengan nilai Rp 2050 triliun belum bisa dioptimalkan.
"Hal ini status tanah wakaf umumnya belum bersertifikat, kemampuan nadzhir untuk mencari funding dan membangun tanah wakaf masih rendah. Sehingga tanah wakaf umunnya hanya bersifat non produktif," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemanfaatan zakat dan wakaf yang didukung oleh akuntabilitas akan membangun kepercayaan antara masyarakat dan investor.
Apabila masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat menempatkan dananya untuk zakat, wakaf, dan patuh membayar pajak, akan menjadikan kemakmuran bagi masyarakat.
"Mimpi saya, kita mampu menciptakan kemakmuran sehingga kita bisa jadi umat yang memberi, bukan yang meminta," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
