REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu lebih mendorong implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2014. Inpres tersebut mengatur tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Apabila inpres tersebut diefektifkan, maka akan menjadi dukungan luar biasa bagi gerakan zakat di Tanah Air. "Tolong inpres ini diefektifkan supaya semua komponen sukses mengikuti dalam gerakan zakat sehingga masyarakat sadar. Ini contoh yang harus dilakukan pemerintah," kata Direktur Pusat Studi Bisnis dan syariah (CIBEST) Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik kepada republika.co.id, Selasa (27/9).
Pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berniat ikut mengakomodir dana zakat untuk program pengentasan kemiskinan milik pemerintah. Menurut Irfan, hal tersebut tidak masalah. Namun pemerintah juga harus mendukung Baznas, salah satunya dengan mendorong implementasi inpres zakat tersebut. Dengan begini, sinergi pemerintah dan Baznas pun seimbang.
Irfan optimistis apabila impelentasi inpres diefektifkan, maka setiap pihak wajib pajak yang dimaksud mempunyai kesadaran menunaikan zakat.
Pada Ramadhan lalu, Presiden Joko Widodo meminta para menteri meningkatkan zakatnya. Namun menurut Irfan ajakan tersebut sebaikan tidak hanya dilakukan di tingkat menteri, tapi juga BUMN, BUMD, TNI, Polri, dan lainnya sehingga gerakan zakat menjadi masif. Dia berharap apa yang dilakukan Jokowi pada Ramadhan lalu dapat terus ditingkatkan sehingga menyentuh sektor ekonomi pelaku bisnis dan para pegawai yang menjadi wajib zakat.
"Saya lihat Presiden bisa mengambil peran di situ sebagai juru kampanye dana zakat. Itu inpres ampuh. Keampuhan itu yang kita tunggu," ujar Irfan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
