REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana merangkul (Non-Governmental Organizations) NGO di bidang zakat untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Ini dilakukan, agar penuntasan kemiskinan bisa lebih efektif jika dilakukan oleh ahlinya.
"Caranya, nanti kami kerja sama dengan NGO. Kalau PNS yang turun tidak ahli tidak bisa turun blusukan ke orang-orang yang tidak mampu," ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan belum lama ini.
Aher menilai, untuk melakukan pemberdayaan harus ada orang yang memiliki jiwa yang baik keliling masyarkat. Orang itu, adalah NGO. Nantinya, bentuk kerja sama yang dijalin adalah memberikan dana operasional kepada para NGO tersebut.
Namun dana yang diberikan masih dalam tahap wajar sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kerja samannya kami berikan dana kepada mereka sekaligus dana operasional yang wajar, sesuai dengan ketentuan," katanya.
Sistemnya, kata Aher, tergantung siapa NGO yang daftar. Jika NGO tersebut mampu maka akan dipilih oleh Pemprov Jabar. Jadi, sistemnya tidak lelang tapi diuji oleh tim penguji publik.
Kalau programnya bagus dan diidentifikasi bagus maka nanti dipilih. "Misalnya, sanggup lima ribu dalam setahun atau seribu dalam setahun (mengentaskan kemiskinan) maka akan kami pilih dengan catatan dua tahun tuntas," kata Aher.
Terkait anggaran, Aher menyebut pada 2015 ini siap menggelontorkan dana sekitar Rp 50-100 miliar. Hal ini masuk dalam spesifik empowerment. Artinya mempersiapkan pemberdayaan spesipik sesuai dengan kebutuhan.
Karena, di perkotaan dan pedesaan kebutuhannya beda. "Misalnya di desa itu rumpun pertanian tapi di perkotaan bisa perdagangan, industri, kerajinan, UMKM dan lain-lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
