REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH--Layanan kepada jamaah haji Indonesia yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya ada kemajuan, tetapi masih jauh dari harapan sehingga perlu dibentuk badan khusus kelola haji untuk perbaikan di masa datang, kata Ketua DPR Marzuki Alie.
"Memang ada perbaikan fasilitas, perbaikan layanan kepada jamaah tapi belum sepenuhnya benar dan ini adalah masalah klasik yang setiap tahun berulang," kata Marzuki kepada pers di Mekah, Senin.
Hal tersebut disampaikan usai dirinya melakukan peninjauan ke sejumlah pemondokan jamaah calon haji Indonesia yang berada di wilayah Nakkasah yang selama ini memang merupakan basis pondokan jamaah asal Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut Marzuki masih menemui sejumlah ketidaknyamanan, seperti dengan kamar ukuran 3x3,5 diisi oleh lima orang, sehingga untuk tidur pun sangat tidak nyaman.
Menurut Marzuki, seharusnya kekurangan yang terjadi seperti itu tidak lagi terus berulang setiap tahun dan sepertinya pemerintah tidak optimal berupaya untuk memperbaikinya.
"Kita lihat tadi kan ada ruangan 3x3,5 meter diisi lima orang dan itu tidak manusiawi. Sempitnya kamar itu memaksa kopor harus diletakkan di atas kasur yang seharusnya buat tidur," katanya.
Masalah lain yang ditemui adalah soal makanan para jamaah yang selama berada di pondokan memang tidak mendapat jatah makan dari pemerintah.
Akibatnya jamaah harus membeli lauk di pinggir jalan yang dijual oleh para Tenaga Kerja
Wanita (TKW) dan kebersihan serta kesehatannya patut dipertanyakan.
Dia mengusulkan mengapa para pedagang itu tidak dipersiapkan tempat di lobi atau ruangan khusus untuk berdagang, sehingga mereka tidak lagi dikejar-kejar polisi setempat dan makanannya lebih bersih.
"Ada jamaah yang untuk membeli lauk saja harus berjalan kaki 500 meter dan ini hendaknya menjadi perhatian juga," katanya.
Dia menegaskan apabila memang Kementerian Agama tidak mampu mengelola layanan haji dengan baik maka perlu dibuat badan yang khusus mengelola haji.
Badan itu, katanya, tidak lagi memerlukan APBN dan bisa menggunakan dana haji yang besarnya sangat besar dan harus dikelola secara profesional untuk memperbaiki layanan kepada jamaah.
Dia mengakui selama ini memang sering terjadi tidak menemukan titik temu berbagai urusan haji antara DPR dan pemerintah, sehingga banyak kesepakatan yang dilanggar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
