REPUBLIKA.CO.ID,Makkah -- Sepuluh persen bangunan yang digunakan untuk pemondokan jamaah haji di Makkah tidak memenuhi kriteria dan persyaratan izin yang disepakati oleh Komisi Saudi untuk Pariwisata dan Purbakala (SCTA).

Ketua komite inspeksi penginapan haji, mengatakan komite akan mempelajari fasilitas akomodasi di Makkah dan Madinah. Ia akan mempelajari peraturan perumahan untuk meningkatkan pelayanan. namun demikian, ia bersikeras, bangunan yang tidak memenuhi kriteria seperti yang diatur, masih memenuhi syarat keamanan. Dari 7000 bangunan yang dipakai, 6514 bangunan telah memiliki izin resmi.

"Bangunan untuk jamaah akan menampung 1.730.000 jamaah. Rata-rata ruang yang dialokasikan untuk satu jamaah seluas empat meter persegi," katanya.

Ketua persatuan haji non Afrika, Abdul Wahid Saiful Deen mengatakan ada beberapa broker nakal yang menyediakan pemondokan jauh dari peraturan yang ditetapkan. Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi para komite.

Ketua komite nasioanal untuk haji dan umroh di kamar dagang dan industri  Makkah, Sa'ad Al-Qurashi mengatakan mulai tahun depan, Tawafah (penyelenggara haji) akan bertanggung jawab penuh untuk urusan pemondokan. Biro haji tidak memiliki peranan apapun dalam hal ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika