REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah, menilai, keberadaan tim pemantau penyelenggaraan haji berasal dari provinsi itu tidak banyak memberi perubahan terhadap peningkatan kualitas ibadah haji. Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengatakan, kerja tim yang keberangkatannya ke Tanah Suci dibiayai oleh negara tersebut tidak tampak hasilnya.

"Dari tahun ke tahun, selalu ada saja permasalahan yang menyangkut pelaksanaan ibadah haji," katanya di Semarang, Senin (4/10).

Menurut dia, keberadaan tim pemantau itu harus dievaluasi sepenuhnya karena hanya akan menghamburkan anggaran negara jika keberadaannya dipaksakan. Terlebih lagi, kata dia, penentuan anggota tim pemantau haji itu juga kurang transparan dan akuntabel. "Anggota tim pemantau ini seolah-olah hanya orang-orang yang akan naik haji gratis, atas biaya negara," tuturnya.

Pada penyelenggaraan haji 2010, Jawa Tengah akan mengirim tim pemantau yang berjumlah 10 orang. Dua di antara 10 orang tersebut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih, mengatakan, keberadaan tim pemantau haji masih diperlukan khususnya untuk membantu para jamaah berasal dari Indonesia.

Selain itu, menurut dia, penentuan anggota tim pemantau itu juga didasarkan atas sejumlah syarat yang harus dipenuhi. "Syarat yang wajib, anggota tim pemantau ini harus sudah pernah menunaikan ibadah haji, sehingga memiliki pengetahuan tentang Tanah Suci," kata Abdul yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika