REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Tim panja BPIH DPR meminta Kementerian Agama meniadakan anggaran-anggaran biaya pelaksanaan haji tidak langsung (indirect cost) 2010 yang tidak efesien. Anggota Panja BPIH DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menekan biaya langsung (direct cost) yang dibebankan kepada jamaah.
''Biaya tidak efisien jangan ditanggung jamaah,'' desaknya di sela-sela rapat tim kecil Panja BPIH DPR dan Kemeneg di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Ahad (13/6).
Jazuli menjelaskan, di antara anggaran yang tidak efisien seperti biaya wisma untuk enam pejabat Teknis Urusan Haji yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Menurut dia, agar lebih efektif tempat tinggal para pejabat tersebut bisa digabungkan sementara di wisma haji.
Jazuli menambahkan, Panja BPIH Kemenag masih mencantumkan anggaran kesehatan. Padahal, berdasarkan UU NO 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji, biaya tersebut sudah dianggarkan oleh Kemenkes. ''Semua biaya jangan ditanggung Kemenag sendirian,'' ujarnya.
Selain itu, menurut dia, masih banyak anggaran yang dipangkas dalam rapat yang sudah berlangsung selama 2 hari 12-13 tersebut. Selain biaya-biaya tersebut, tim kecil Panja BPIH DPR juga meminta Kemenag merampingkan anggaran seperti posko di Arafah dan posko di wilayah Jamarat.
Dia berharap, pemerintah masih bisa menekan biaya haji 2010 dengan menurunkan ongkos penerbangan dan memambah penggunaan alokasi dana optimalisasi haji. ''DPR akan terus berupaya agar biaya haji turun antara 150-200 dolar AS,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
