REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam terus menggalakkan program peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan balai nikah dan manasik haji Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Rencananya, pada 2017 ini, Kemenag akan kembali membangun 256 balai nikah dan manasik haji KUA. Sebelumnya, Kemenag juga telah menyelesaikan pembangunan 181 gedung layanan nikah dan manasik haji.

Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin mengatakan, pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji di 256 lokasi itu tersebar di sejumlah provinsi, yaitu: Aceh (10), Sumatera Utara (5), Bengkulu (4), Riau (4), Bangka Belitung (2), Jambi (8), Sumatera Barat (6), Sumatera Selatan (27), Lampung (18), Banten (4), Jawa Barat (8), Jawa Tengah (32), Yogyakarta (10), dan Jawa timur (25).

Selain itu proyek yang sama juga akan dilaksanakan di Kalimantan Barat (25), Kalimantan Tengah (9), Kalimantan Selatan (10), Nusa Tenggara Barat (2), Nusa Tenggara Timur (7), Sulawesi Tengah (7), Sulawesi Tenggara (5), Sulawesi Barat (6), dan Sulawesi Selatan (27).

Kemudian juga di Gorontalo (3), Maluku Utara (3), Papua (2), dan Papua Barat (6). Distribusi lokasi dan anggaran tersebut mengacu pada kesiapan masing-masing lokasi terkait syarat yang harus dipenuhi. Dalam melaksanakan proyek tersebut, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 315 miliar yang bersumber dari SBSN.

Amin menilai, pembangunan balai nikah dan manasik haji yang berbasis di KUA ini sangat penting untuk memperbaiki pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat di tingkat kecamatan. "Beban semakin berat karena jumlah unit gedung balai nikah yang akan dibangun bertambah jumlahnya," kata mantan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo itu

Selain itu, juga perlu terus ditingkatkan akurasi terkait dengan data KUA nasional, juga untuk menetapkan lokasi-lokasi prioritas yang membutuhkan perbaikan gedung. Meski begitu, Amin optimis, proyek tersebut akan berjalan lancar sebagaimana tahun lalu.

Tahun 2016, Kementerian Agama dinilai sukses dan mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan sebagai Kementerian/Lembaga pemrakarsa proyek infrakstruktur yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penghargaan tersebut diberikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan disaksikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat, 24 Desember 2016.

Ikuti Whatsapp Channel Republika