Kamis 26 Feb 2015 19:34 WIB

Pemerintah Diminta Prioritaskan Jamaah Belum Berhaji

Rep: c14/ Red: Agung Sasongko
Calon Jamaah Haji sedang dianjarkan cara pemakaian kain ikhram di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (25/2).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Calon Jamaah Haji sedang dianjarkan cara pemakaian kain ikhram di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (25/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Antrean haji yang bisa mencapai puluhan tahun dinilai mencerminkan tingginya minat umat Islam. Namun, yang kerap diabaikan, ada tidak sedikit di antara mereka yang sesungguhnya sudah pernah atau bahkan berkali-kali beribadah haji.

Dalam prasarannya dalam acara Mudzakarah Perhajian Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (26/2), tokoh Muslim dari kalangan pesantren, KH Afifuddin Muhajir, menyatakan, persoalan antrean panjang haji bisa dijelaskan dari perspektif fiqih. Yakni, dalam memandang persaingan antara pihak yang sangat butuh dan yang tidak butuh.

Dalam arti, orang yang belum pernah berhaji ialah pihak yang membutuhkan antre.  "Maka kewajiban negara, dari sudut pandang fiqih, untuk mendahulukan yang butuh. Imam (pemimpin) harus memegang prinsip keadilan," kata KH Afifuddin Muhajir, di Jakarta, Kamis (26/2).

Kiai Afifuddin melanjutkan, orang-orang kaya yang melakukan haji berulang-ulang, sebaiknya memerhatikan kewajibannya akan hartanya. Menurut Kiai Afifuddin, orang kaya tidak hanya berkewajiban menunaikan zakat, melainkan ada pula kewajiban lain. Sehingga, istitha'ah harta untuk berhaji berulang-ulang harus dialokasikan untuk itu.

"Bila zakat tidak sanggup memberantas kemiskinan di wilayah tempat tinggalnya, maka orang kaya masih ada kewajiban. Untuk itu, jangan naik haji lagi," ujar KH Afifuddin Muhajir.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement