REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie meminta Kementerian Agama yang sedang mendata mubaligh di Indonesia tidak untuk tujuan politik. Menurut Jimly, Kemenag hanya perlu menjalankan tugas untuk melengkapi database ulama di Indonesia guna memodernisasi dunia dakwah di Tanah Air.
"Melengkapi administrasi, data base itu penting untuk memodernisasi. Tapi jangan dengan maksud politik. Kurang canggih main Kemenag ini. Kalau mau tujuan politik data base dari Kemenag itu diambil oleh kepolisian, BIN, untuk mendalami motif politik para penceramah misalnya. Jangan di Kemenag," kata Jimly di Jakarta, Senin (21/5) malam WIB.
Jimly meminta masyarakat menyudahi kegaduhan yang timbul usai Kemenag merilis 200 nama mubaligh yang direkomendasikan untuk Ramadhan tahun ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI itu menyebut tak perlu berburuk sangka dari keputusan Kemenag. Apalagi menurut Jimly Kemenag sudah menjelaskan kalau tujuan pendataan hanya untuk data base untuk mengukur kekuatan dakwah di Indonesia.
Baca: Meski Menuai Polemik, Kemenag tak akan Cabut Daftar Mubaligh
Jimly menambahkan bila ada maksud dan tujuan pendataan ini untuk mengontrol ulama dan dunia dakwah di Indonesia akan sulit dilakukan. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu mengatakan hal itu sudah dicoba sejak zaman Belanda untuk mengontrol ulama dan dakwah. Kenyataannya hal itu tidak bisa dilakukan karena dakwah dan ulama Indonesia berasal dari rakyat. "Kalau pendataan untuk fungsi kontrol enggak akan ada faedahnya. Cukup untuk data base saja," ujar Jimly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
